Pelita.Online – Juru Bicara Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Ahmad Riza Patria, menyindir rencana pemberian penghargaan kepada Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai Bapak Pembangunan Desa.
Riza mengaku tak mempermasalahkan pemberian gelar tersebut, namun ia menilai itu lebih bijak diberikan tidak sebelum hari pemungutan suara Pilpres 2019. Saat ini rangkaian Pilpres 2019 masih dalam masa kampanye sebelum hari pencoblosan secara serentak pada 17 April mendatang.
“Kenapa enggak setelah pencoblosan, kalau bijak harusnya setelah pemilihan. Mau bapak apapun silakan,” kata Riza di Seknas Prabowo-Sandi, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (19/3).
Dia pun menyebut gelar yang akan diberikan kepada Jokowi itu kemungkinan hanya berupa skenario kepentingan para elite. Pada dasarnya mereka ini hanya ingin memberi dukungan di masa kampanye.
“Seperti itu, bapak pembangunan desa bagian dari skenario kepentingan elite, untuk berikan dukungan bentuk kampanye,” kata pria yang dikenal pula sebagai Wakil Ketua Umum Gerindra tersebut.
Dalam kesempatan itu, Riza juga menuding jelang pilpres yang akan digelar April mendatang banyak jajaran menteri dan lembaga di bawah kepemimpinan Jokowi telah melakukan kampanye terselubung. Misalnya, kata dia, beberapa agenda yang digelar di daerah seperti Millennial Road Safety Festival.
Millenial Road Safety Festival adalah hajatan yang digagas Korps Lalu Lintas Polri untuk mengampanyekan keselamatan berlalu lintas di 34 Provinsi seluruh Indonesia secara bergilir kurun waktu 2 Februari-31 Maret 2019.
“Menjelang pilpres para menteri lembaga presiden banyak lakukan kegiatan yang kami sebut kampanye terselubung, termasuk kegiatan Millennial Road Festival di Palembang, kenapa ada foto Pak Jokowi dan dia hadir, sangat memaksakan,” kata Riza.
Lebih lanjut, Riza pun mengkritik soal lebih seringnya pengumpulan perangkat desa dari mulai kepala desa, camat, dan lainnya jelang pilpres. Padahal akan lebih bijak jika semua itu dilakukan jauh-jauh hari atau nanti setelah pilpres usai.
“Kami minta agar pemerintah bijak dan baik tidak menggunakan kewenangan dan kekuasaan aparat untuk kepentingan kampanye dengan alasan urusan kenegaraan pemerintah pusat dan daerah,” kata dia.
“Kenapa kegiatan seperti ini tak dilakukan jauh-jauh sebelum kampanye, kenapa dilakukan saat masuk tahun politik, kenapa semua program pemerintah mendekati tanggal 17 April,” ucap Riza.
Sebelumnya, Ketua Panitia Acara Silaturahmi Nasional Pemerintahan Desa se-Indonesia, Muhammad Asri Anas, mengonfirmasi perihal rencana pemberian penghargaan Bapak Pembangunan Desa kepada Presiden Jokowi.
“Jadi nanti [pemberian penghargaan] bersifat seremoni saja karena 2018 lalu sudah direkomendasikan oleh seluruh asosiasi perangkat desa. Selama ini asosiasi pemerintah desa kan buat acara sendiri sendiri. Sekarang gabung semuanya,” tutur Asri yang merupakan anggota DPD RI.
Asri menegaskan bahwa acara Silaturahmi Nasional tidak bernuansa politik. Dia mengatakan bahwa acara tersebut tidak diinisiasi kementerian atau lembaga negara tertentu, melainkan oleh Badan Koordinasi Nasional Pembangunan, Pemerintahan, Pemberdayaan dan Kemasyarakatan Desa (Bakornas P3KD) yang memiliki badan hukum. Dia pun membantah kegiatan tersebut didanai lembaga negara.
“Kalau ada asumsi Silaturahmi Nasional diberikan anggaran oleh lembaga negara, enggak benar itu. Enggak benar. Tuduhan itu enggak mengenakkan,” kata Asri.
Terpisah, Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan rencana pemberian gelar ‘Bapak Pembangunan Desa’ ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) oleh Bakornas P3KD tak politis. Tjahjo menilai pemberian gelar dari para perangkat desa seluruh Indonesia itu adalah bentuk apresiasi kepada Jokowi. Menurut dia, para perangkat desa pun tak menyalahi aturan memberikan sebuah penghargaan kepada presiden.
“Sah-sah saja. Itu kan namanya aspirasi. Aspirasi dari pada kepala desa. Sah-sah saja,” ujarnya.
cnnindonesia.com
