Pelita.online – Kompleksitas dunia bisnis dengan pemerintah ikut mendapat perhatian dari KPK. Wakil Ketua KPK Laode M Syarif berharap pemerintah dapat menyederhanakan sistem agar hubungan antara pebisnis dan pemerintah tidak disisipi transaksi haram.
Awalnya Syarif bercerita soal pengalamannya saat diundang Chamber of Commerce Amerika Serikat atau semacam Kadin (Kamar Dagang dan Industri) di Indonesia. Saat itu Syarif tahu bila pungutan liar (pungli) juga terjadi di AS.
Dokumentasi Uji Coba Perizinan Satu Pintu di BKPM sebagai ilustrasi. (Rengga Sancaya/detikcom)
“Mereka nggak apa-apa bayar asalkan dikasih bukti bayar. Karena kan kalau ada bukti bayar itu bisa dimintakan reimburse di kantor kan. Ini kalau ada bayar tapi nggak ada kuitansinya akhirnya apa dia bayar,” ujar Syarif di Hotel Pullman Jakarta saat sela seminar ‘Komitmen Antikorupsi untuk Investasi yang Lebih Baik’ dalam rangkaian peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2019, Rabu (11/12/2019).
Berkaca dari itu, Syarif melihat hubungan antara pebisnis dan pemerintah yang menciptakan celah terjadinya suap-menyuap. Di satu sisi ada pebisnis nakal, di sisi lainnya ada oknum pejabat pemerintah yang bermain mata.
“Kalau kita tanya pemerintah, mereka mengeluh karena biasanya (pebisnis) tidak lengkap persyaratannya yang ditetapkan oleh undang-undang seperti itu,” kata Syarif.
Pada akhirnya sistem online muncul untuk mengatasi temu muka antara pebisnis dan pejabat pemerintah, seperti saat ini yaitu izin online terpadu atau online single submission. Namun sistem itu pun disebut Syarif masih bermasalah.
“Terus terang saja ternyata online single submission itu belum menyatukan beberapa kementerian. Bahkan ada beberapa sistem perizinan yang sifatnya elektronik di daerah itu yang sudah terbangun akhirnya ada kewajiban lagi, itu akhirnya ada lima sistem sekarang yang dilihat oleh KPK,” ucap Syarif.
“Ah ini saya pikir presiden supaya membenahi ini supaya kalau bisa satu saja dan jangan saling kementerian itu seperti saling saing ya. Jadi kalau misalnya BKPM ya harusnya kan itu saja nggak usah lagi kementerian yang lainnya. Tetapi ada juga yang dipaksakan di pusat padahal di daerah sudah bagus,” imbuhnya.
Sumber : Detik.com
