Pelita.online – Pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi menyerukan seluruh warga untuk melakukan protes usai militer Myanmar (Tatmadaw) melakukan kudeta pemerintahan.
Seruan itu diketahui dari pernyataan Suu Kyi di akun resmi Facebook Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pada Senin (1/2) waktu setempat. Dalam pernyataannya seperti diunggah oleh NLD, Suu Kyi mendorong warga untuk menentang kudeta yang telah terjadi.
NLD dalam unggahan itu juga menyebutkan pernyataan dari Suu Kyi itu ditulis sebelum kudeta yang dilakukan Tatmadaw terjadi pada Senin dini hari waktu setempat.
Kabar rencana militer melakukan kudeta sudah terendus dalam sepekan terakhir.
“Aksi yang dilakukan oleh militer merupakan aksi untuk menempatkan kembali negara dalam kediktatoran,” bunyi pernyataan yang memuat nama tanpa tanda tangan Suu Kyi itu seperti dilansir dari Reuters.
“Saya mendesak orang-orang untuk tidak menerima ini, untuk merespons dan dengan sepenuh hati memprotes kudeta yang dilakukan pihak militer.”
Pernyataan pihak NLD itu dikeluarkan oleh ketua partai Win Htein. Meski tidak terdapat tanda tangan Suu Kyi, Htein memastikan catatan tangan itu asli dan merefleksikan keinginan sang pemimpin.
“Saya bersumpah permintaan kepada orang-orang ini adalah pernyataan asli Aung San Suu Kyi,” tulis Htein.
Sebelumnya, Suu Kyi dikabarkan ditangkap bersama Presiden Myanmar Win Myint dan sejumlah tokoh senior partainya yang tengah berkuasa di pemerintahan, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD).
Penahanan Suu Kyi dan tokoh senior NLD dikonfirmasi oleh juru bicara partainya, Myu Nyunt. Penahanan ini berlangsung ketika Tatmadaw menuding pemilihan umum yang dimenangkan NLD pada November lalu curang.
Militer menuding ada jutaan pemilih palsu dalam pemilu kemarin dan menuntut Komisi Pemilihan Umum Myanmar memberikan daftar pemilih akhir untuk diverifikasi.
Dalam sebuah video yang dirilis stasiun televisi milik militer hari ini, Tatmadaw memaparkan penangkapan Suu Kyi dan pejabat pemerintahan sipil lainnya dilakukan sebagai tanggapan angkatan bersenjata terhadap kecurangan pemilihan umum November 2020.
Militer juga mengumumkan status darurat nasional selama satu tahun dan menyatakan kekuasaan pemerintah Myanmar telah dialihkan kepada Panglima Militer Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing.
Sumber : cnnindonesia.com
