Pelita.online – Presiden terpilih Joko Widodo melarang pendukungnya menggelar karnaval budaya usai pelantikannya bersama Ma’ruf Amin pada Minggu (20/10/2019). Akibat larangan itu, acara karnaval pun dipastikan batal.
Kepala Staf Kepresidenan Moeldokomengatakan, Jokowi pada dasarnya sangat mengapresiasi upaya relawan yang menginginkan adanya sebuah acara syukuran berupa karnaval budaya.
Tetapi, Jokowi ingin acara pelantikannya berlangsung khidmat dan tidak digelar secara berlebihan.
“Jadi untuk itu lah tidak perlu dilakukan acara seperti yang saya sebutkan tadi, karnaval dan seterusnya. Karena Presiden inginkan, sudah, jalan saja sederhana, tetap khimdat, dan beliau ingin segera bekerja,” kata Moeldoko dalam jumpa pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (16/10/2019).
Moeldoko berharap seluruh relawan dan pendukung bisa menerima keputusan Jokowi ini.
Presiden tak ingin ada pesta berlebihan dan arak-arakan karena ingin langsung fokus bekerja.
Ia juga membantah bahwa permintaan Jokowi untuk membatalkan karnaval ini diambi karena masalah keamanan.
“Intinya presiden, sudah mau kerja saja. Tidak usah ada euforia,” ujar Moeldoko.
Ketua Umum Pro Jokowi (Projo) yang juga hadir dalam kesempatan itu menyatakan, dapat memahami keputusan Presiden tersebut.
Ia mengakui bahwa persiapan perayaan pelantikan sebenarnya sudah berjalan.
“Bahkan kami sudah persiapkan banyak hal termasuk pawai gajah dari Way Kambas, tarian-tarian dari seluruh provinsi Indonesia dan banyak hal untuk semarakkan dan meriahkan acara pada Minggu 20 Oktober. Tapi karena berbagai pertimbangan, kami pahami persiapan-persiapan ini dengan berat hati kita tiadakan,” kata Budi.
Sumber : kompas.com
