Fahri Hamzah Mendadak Dikunjungi Dubes Cina, Sebelum Kedatangan Tamu Uighur

0
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Foto/Dok/SINDOnews

Pelita.Online,

Jakarta – Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah meminta secara tegas pemerintah Republik Rakyat China untuk membuka diri terhadap keterbukaan informasi di dalam negeri, terlebih daerah Xinjiang. Menurut kesaksian salah satu Mantan Tahanan Kamp Penindasan China, di sana terdapat sejumlah kamp konsentrasi yang dikhususkan bagi Muslim Uighur.

“Kita mendengar isu-isu HAM, karena itu adalah amanah paling dasar dari Pancasila dan UUD. Membela orang tertindas, ya harus. Karenanya tadi ketika saya ketemu Dubes Cina saya kasih tau dia, isu HAM adalah isu universal. Oleh karena itu pemerintah cina harus membuka diri,” ujar Fahri di rumah dinasnya, jalan Asia-Afrika, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (14/01/2019).

“Jika ada tuduhan tentang HAM atau kamp konsentrasi ya buka. Buka aja, apa sih masalahnya,” lanjutnya.

Fahri menyebut, di abad 21 ini bangsa dunia harus menyesuaikan diri. Cina yang menikmati keberhasilan ekonomi karena melakukan liberalisasi pasar, harusnya sadar bahwa liberalisme adalah value dari demokrasi, dan HAM juga bagian dari demokrasi.

Sehingga menurut Fahri, jika sebuah bangsa ingin menjadi bagian dari abad 21, maka dia harus meninggalkan nilai-nilai yang tidak dikenal dalam abad 20 apalagi 21. Sebab, itu merupakan komitmen demokrasi.

“Saya kira Cina yang ingin menjadi pemimpin dunia, tidak mungkin ada pemimpin dunia yang negaranya pelanggaran HAM. Karena itu harus tinggalkan pelanggaran HAM, kalau mau maju. Karena itu buka saja negaranya,” ujarnya.

BACA JUGA  Di Forum ILC, Rocky Gerung Pertanyakan Integritas KPU

Ia pun bercerita tentang Indonesia di era presiden Abdurrahman Wahid yang pernah terkena isu pelanggaran HAM di Papua. Oleh presiden yang akrab disapa Gusdur, wartawan pun diperbolehkan keluar masuk Papua, dan membuktikan sendiri tentang Papua.

Hal itu menurut Fahri perlu dilakukan juga oleh Cina. Jika memang pemerintahan nya tidak ada masalah dengan pelanggaran HAM.

“Kalau pemerintah Cina menutup, tidak boleh ada orang masuk ke Xinjiang, tidak boleh foto atau mengirim gambar ya pastilah akan menjadi masalah,” ujarnya.

Sebelum menerima diaspora Uighur, Fahri terlebih dahulu menerima kunjungan delegasi Republik Rakyat Cina (RRC) yang dipimpin oleh Duta Besar RRC untuk Indonesia, Xiao Qian di Ruang Kerjanya Lantai 4 Gedung Nusantara III DPR RI, Senin (14/1/2018).

Maksud dari kunjungan delegasi Cina itu, ingin menjelaskan beberapa isu yang belakangan ini berkembang, salah satunya tentang adanya dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap etnis Uighur.

Kiblat.net

LEAVE A REPLY