Pelita.Online, Jakarta — Serikat Pekerja Pos Indonesia Kuat Bermartabat (SPPI KB) menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung PT Pos Indonesia, Rabu (6/2). Mereka memprotes disparitas gaji yang sangat besar antara level staf dan pimpinan perusahaan.
Sekretaris Jenderal SPPI KB Hendri Joni mengungkapkan perbandingan gaji karyawan dengan level staf level dan level pejabat sangat jauh berbeda. Ditambah lagi dengan keterlambatan pembayaran gaji oleh manajemen.
“Disparitas gaji karyawan dan pejabat antara bumi dan langit. Saya contohnya kepala kantor di Pariaman, gaji saya cuma Rp5,4 juta sedangkan pejabatnya Rp50 juta-an. Ini saya level pimpinan nih, kepala kantor, belum kawan-kawan tingkat di level bawah. Kami sabar tentang itu, tapi ditambah lagi terlambatnya (pembayaran) hak kami,” ujar Hendri di tengah-tengah aksi demonstrasi, Rabu (6/2).
Serikat pekerja juga menuntut agar jajaran direksi perusahaan turun dari jabatannya. Menurut dia, kinerja operasional dan keuangan PT Pos Indonesia selama tiga tahun terakhir malah memburuk karena manajemen menerapkan tata kelola perusahaan dan sistem pola karir yang tidak objektif sesuai harapan karyawan. Oleh karena itu,
“Kami meminta kepada pemegang saham, kepada presiden, kepada menteri untuk mengganti pimpinan direksi kami ini,” tegas Hendri Joni.
Sistem karir yang dimaksud salah satunya perihal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dinilai tidak dilakukan secara adil dan mengikuti prosedur.
“Ada enam orang teman kami yang di-PHK tanpa melakukan proses prosedural perundang-undangan,” jelas Ketua Umum SPPI KB Akhmad Qomarudin.
Jumlah massa yang mengikuti aksi tersebut diklaim sekitar 1.200 orang. Mereka datang dari berbagai daerah di Indonesia seperti Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Barat, Riau, Batam, Tanjung Pinang, Medan dan Makassar.
Selain dilakukan di depan gedung PT Pos Indonesia, aksi protes ini juga akan dilakukan di depan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Serikat pekerja mengancam akan melanjutkan aksi demonstrasi ke Istana Negara jika tuntutan mereka tidak didengar.
“Andai ada jaminan dari menteri bahwa akan diganti, kami tidak akan ke Istana. Kalau tidak kami akan lanjut ke Istana,” Tambah Hendri.
Sebelumnya, memang ada keterlambatan gaji karyawan PT Pos Indonesia untuk pertama kalinya pada Januari 2019. Sampai akhirnya, manajemen baru membayar gaji karyawan pada Senin (4/2) sore.
CNN Indonesia
