Pelita.online – Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyatakan kunjungan sejumlah kerabat hingga pengurus partai politik kepada Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, di kantornya, pada Selasa (29/10/2019) hanya silaturahmi.
Dia menilai kunjungan tersebut adalah hal biasa, bukan rapat partai seperti yang banyak dituduhkan sejumlah pihak. Kunjungan mereka adalah bentuk silaturahmi dan menyampaikan undangan kepada Menko Perekonomian yang baru.
“Sejak dilantik dan melaksanakan serah terima jabatan, Pak Menko langsung membahas secara detail satu-persatu masalah sektoral yang ada di setiap kedeputian, mulai dari sektor ekonomi makro, pangan, energi, ketenagakerjaan, infrastruktur, hingga kerja sama ekonomi internasional,” kata Susiwijono dalam keterangan tertulis, Rabu (30/10/2019).
Susiwijono juga menyatakan jika Airlangga pekan ini juga sudah mengagendakan sejumlah kegiatan. Untuk hari ini, Airlangga sudah menggelar rapat koordinasi di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta. Rakor tersebut merupakan rakor pertama sejak Airlangga Hartarto dilantik menjadi Menko Perekonomian pada 23 Oktober 2019.
Beberapa menteri yang hadir adalah Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, serta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama.
Agenda Menko Perekonomian menggelar Rapat Koordinasi tingkat Menteri itu guna membahas persiapan partisipasi Indonesia sebagai Official Partner Country pada Hannover Messe 2020.
Agenda Rakor selanjutnya adalah program kilang TPPI Tuban, isu pangan, dan cipta lapangan kerja yang akan digelar usai Airlangga guna menghadiri ASEAN Summit di Bangkok pekan ini. Langkah-langkah tersebut dilakukan oleh Airlangga Hartarto guna fokus untuk memperkuat koordinasi internal di sejumlah kementerian.
Susiwijono Moegiarso menyatakan jika Airlangga saat ini tengah fokus untuk mendengar dan mendalami berbagai isu dan tantangan yang dihadapi. Hal ini terutama terkait Evaluasi Program Prioritas 2019 dan usulan Program dan Kegiatan di bidang ekonomi 2020.
Rapat koordinasi ini dilakukan untuk mengidentifikasi kondisi perekonomian, mendengar permasalahan yang timbul, serta menyiapkan langkah antisipasi dan mencari alternatif kebijakan yang dapat segera diambil pemerintah.
Kemenko Perekonomian juga telah menggelar Rapat Pimpinan internal terkait penyusunan Omnibus Law, yang menjadi prioritas Presiden Joko Widodo. Rapat ini membahas isu-isu strategis seperti masalah ekonomi makro, pangan, green refinery, investasi, Proyek Strategis Nasional, dan Kawasan Ekonomi Khusus.
Sumber : Detik.com
