Jakarta, Pelita.Online – Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan mengaku telah menerima lampiran evaluasi APBD Provinsi DKI Jakarta 2018 dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Namun, Kemendagri belum mengirim surat keputusannya secara resmi.
Dalam evaluasi itu Anies melihat ada keanehan. Sebab, Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) tidak disetujui keberadaannya. Padahal badan itu sudah ada sejak era mantan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, Basuki Tjahaja Purnama sampai Djarot Saiful Hidayat.
“Memang ada keanehan di sini, dicoret bukan dananya, TGUPP nya. Jadi aneh. Mendadak di era kami enggak boleh,” kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis 21 Desember 2017.
Anies mempertanyakan sikap aneh Kemendagri itu. Sebab, kalau yang dievaluasi persoalan jumlah anggarannya atau jumlah personalianya, bukan menjadi hal yang aneh.
“Kami juga lagi mencoba mengerti ada apa ini dengan Kemendagri. Lain kalau kita bicara tentang jumlah anggarannya, jumlah personalianya. kalau ini enggak, ini TGUPP nya. TGUPP nya dianggap salah. Dianggap salah tempat dan macam-macam,” ucap Anies.
Viva.co.id
