Pelita.online – Lembaga Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei tentang netralitas penyelenggara pemilu. Hasil survei itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanudin Muhtadi dalam tema survei Dinamika Jelang Pemilu 2019 dan Arah Dukungan Swing Voters Ddan Undicided Voters, Rabu (3/4).
Burhan mengatakan, berdasarkan hasil surveinya, sekitar 20 persen masyarakat sangat yakin Komisi Pemilihan Umum (KPU) mampu menyelenggarakan Pilpres 2019 secara jujur dan adil (jurdil). 64 Persen cukup yakin dan 12 persen tak yakin KPU bisa menjalankan tugasnya secara jujur dan adil.
Survei ini dilakukan pada 22-29 Maret 2019 dengan populasi survei seluruh warga negara Indonesia yang punya hak pilih dalam pemilihan umum yang sudah berumur 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei.
Populasi dipilih secara random (multistage random sampling) dengan jumlah responden 1220 responden sebagai sampel basis. Margin of error kurang lebih 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen dengan asumsi simple random sampling.
Responden asli sebesar 88,1 persen dan responden pengganti 11,9 persen. Metode penelitian wawancara tatap muka, kualitas kontrol wawancara 20 persen dari total sampel supervisor dengan kembali mendatangi responden terpilih (spot check).
“12 Persen belum yakin itu bukan angka yang kecil. Jangan pernah main-main soal angka 12 persen ini,” kata Burhan di Kantornya, Jalan Cikini V, Jakarta Pusat, Rabu (3/4).
Sedangkan untuk penyelenggaraan Pemilu secara keseluruhan, hanya 63 persen masyarakat cukup yakin bisa menyelenggarakan pemilu secara jujur dan adil dan 12 persen kurang yakin.
Kemudian, ada 19 persen masyarakat sangat yakin Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bisa mengawasi pemilu secara jujur dan adil, 64 persen cukup yakin, 11 persen kurang yakin. Percaya penyelenggaraan pilpres 19 persen sangat percaya, 65 persen cukup yakin, 11 persen kurang yakin.
Terkait kepercayaan masyarakat dengan isu KPU tidak netral, hanya ada 15 persen yang percaya, 67 persen tidak percaya dan 17 persen tidak tahu.
Merdeka.com
