Pelita.online – Bangunan penghubung Halte Transjakarta CSW dengan Stasiun MRT ASEAN di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan mulai dibangun. Bangunan integrasi dua moda transportasi ini menelan biaya Rp55 miliar.
Pencanangan pembangunan bangunan integrasi ini dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Rabu (22/1). Anies mengatakan bahwa selama ini pembangunan transportasi jauh dari kata integrasi.
“MRT dan BRT (Bus Rapid Transit) keduanya jadi kebanggan ibu kota. Selama ini perencanannya dan pembangunan tidak memasukan satu kata integrasi. Padahal mereka ada di satu badan yang sama yakni Pemerintah Provinsi DKI Jakarta,” kata Anies di Stasiun MRT ASEAN Jakarta, Rabu (22/1).
Anies mengatakan pengguna rata-rata koridor Blok M-Kota yang melalui halte CSW per hari 95 ribu orang. Sementara pengguna koridor 13 TransJakarta yang juga melalui halte ini 30 ribu.
Total rata-rata sekitar 125 ribu penumpang di Halte CSW setiap harinya.
Diharapkan integrasi ini bisa menambah kenyamanan masyarakat yang menggunakan transportasi keduanya.
“Dengan ada ketersambungan maka lebih banyak lagi warga Jakarta yang menggunakan kendaraan umum,” katanya.
Anies mengatakan penumpang yang bisa memanfaatkan bangunan integrasi ini adalah mereka yang berada dikawasan Warung Buncit, Tendean dan sekitaran Kebayoran hingga Ciledug.
Direktur Utama PT TransJakarta Agung Wicaksono menjelaskan secara garis besar pembangunan integrasi ini akan dilakukan dengan eskalator. Setidaknya ada lima lantai yang akan dibangun di antara Halte CSW dan Stasiun MRT Asean.
“Nanti akan ada beberapa tempat untuk pendapatan non tiket komersil kecil. Kita tahu juga transprotasi publik mendapatkan pendapatan tiket dukungan pemerintah PSO. Kita juga mengusahakan bagainana pendapatan nontiket,” ujar dia.
Total dana yang dihabiskan dalam pembangunan ini ialah sebesar Rp55 miliar. Angka ini dipecah dalam dua fase pembangunan. Fase pembangunan pertama sebesar Rp30 miliar.
“Fase kedua akan ada sekitar Rp25 miliar ya total Rp55 miliar yang kita ambil dari sisa dana Penyertaan Modal Daerah (PMD) perusahaan,” ujarnya.
Diharapkan fasilitasi ini sudah dapat dipergunakan pada Agustus 2020. Sementara fase II diharapkan selesai pada Desember 2020 mendatang.
Sumber : cnnindonesia.com
