Pelita.online – Sederet peristiwa penting ekonomi mewarnai tahun babi tanah. Beberapa kebijakan di antaranya lahir usai pesta demokrasi pemilihan presiden, sedang lainnya merupakan berita sela (breaking news).
mencatat setidaknya lima peristiwa ekonomi penting ini menarik perhatian masyarakat, sekaligus menuai pro dan kontra. Berikut ulasannya.
Pindah Ibu Kota
Pada paruh pertama tahun ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencuatkan wacana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan. Rencana ini diaminkan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Hitung-hitungan awal, anggaran membangun ibu kota baru di Kalimantan Timur mencapai Rp466 triliun. Anggaran itu akan ditopang oleh APBN dan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Dari sisi luasan lahan, Bappenas menyiapkan 256 ribu hektare (ha). Namun, luas wilayah ibu kota baru hanya berkisar 56 ribu ha.
Jika tidak ada aral melintang, rancangan pembangunan ibu kota baru akan dimulai akhir 2020 mendatang.
Jakarta Blackout
Wilayah Jabodetabek dan sebagian Jawa Barat, Jawa Tengah, mengalami mati listrik selama berjam-jam pada Minggu, 4 Agustus 2019 lalu. Pemadaman dikarenakan gangguan pada Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (Sutet) 500 KV Ungaran-Pemalang.
Kejadian ini membuat aktivitas warga, khususnya di ibu kota lumpuh. Lampu lalu lintas mati dan mengakibatkan kesemrawutan di persimpangan jalan. Moda transportasi KRL commuter line, moda raya terpadu (MRT), serta light rapid transit (LRT), mendadak tak beroperasi.
Kerugian tidak cuma dialami masyarakat selaku konsumen, tetapi juga PT PLN (Persero) selaku operator listrik. PLN memperkirakan kerugian akibat blackout mencapai lebih dari Rp90 miliar.
Potensi kerugian dihitung dari jumlah daya yang hilang dikalikan dengan lama durasi dan harga tarif listrik. Potensi kerugian belum memperhitungkan ganti rugi kepada konsumen.
Sementara, kerugian pelaku usaha dan industri, termasuk industri kecil menengah (IKM) akibat pemadaman massal diperkirakan bisa mencapai triliunan rupiah.
Iuran BPJS Naik
Di pengujung Oktober 2019, Presiden Jokowi resmi mengerek iuran BPJS Kesehatan. Hal itu tertuang dalam Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan.
“Bahwa untuk meningkatkan kualitas dan kesinambungan program jaminan kesehatan perlu dilakukan penyesuaian beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan,” terang Jokowi dalam pertimbangan Perpres 75/2019.
Dalam Pasal 34 Perpres 75/2019, tarif iuran kelas Mandiri III dengan manfaat pelayanan di ruang kelas perawatan kelas III naik Rp16.500 dari Rp25.500 menjadi Rp42 ribu per peserta per bulan.
Lalu, iuran kelas mandiri II dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas II naik dari Rp51 ribu menjadi Rp110 ribu per peserta per bulan.
Terakhir, iuran kepesertaan BPJS Kesehatan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas I melonjak dari Rp80 ribu menjadi Rp160 ribu per peserta per bulan.
Kenaikan iuran tersebut diterapkan mulai 1 Januari 2020 mendatang.
Ahok Komut Pertamina
Pada November 2019, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok kembali membuat geger publik dengan berita penunjukan mantan gubernur DKI tersebut sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero). Sebelumnya, Ahok dikabarkan bakal menjadi dirut perusahaan BUMN.
Kabar Ahok menjadi dirut perusahaan BUMN mendapat banyak penolakan dari kalangan karyawan dan serikat pekerja perusahaan BUMN. Namun, sebagian lainnya memberikan dukungan, mengingat kinerja kinclong yang ditorehkan Ahok saat menjadi pemimpin DKI Jakarta.
Kemudian, Menteri BUMN Erick Thohir mengumumkan bahwa Ahok ditempatkan di kursi komisaris utama perusahaan migas pelat merah.
Borok Garuda Indonesia
Kemudian, di pengujung tahun ini, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk kembali mendapat sorotan. Kali ini bukan karena manipulasi laporan keuangannya, melainkan karena Ari Askhara, eks direktur utama perusahaan kedapatan menyelundupkan motor Harley Davidson dan sepeda Brompton di dalam maskapai.
Menteri BUMN Erick Thohir langsung memecat Ari dan menunjuk pelaksana tugas (Plt) menggantikan tugas Ari sementara waktu.
Tak sampai disitu, awak kabin mulai bernyanyi membuka borok eks dirut dan manajemen Garuda di bawah kepemimpinan Ari.
Ari disebut pernah mengalihkan rute terbang Jakarta-London dan Jakarta-Amsterdam via Denpasar dan Kualanamu. Selain itu, Ari juga memberikan larangan terbang alias grounded bagi sejumlah pekerjanya tanpa disertai alasan profesional.
Tak cuma itu, kepemimpinan Ari lainnya yang dinilai kontroversial oleh awak kabin, yakni suguhan live music di pesawat, larangan swafoto (selfie) dalam pesawat, baik kru maupun penumpang.
