Jakarta, Pelita Online – Presiden Joko Widodo memastikan dana desa tahun 2018 sebesar Rp 60 triliun segera dicairkan secara bertahap. Di bulan Januari ini, pemerintah akan menggelontorkan dana sebesar 20 persen dari total dana desa atau sekitar Rp 12 triliun.
“Saya juga mendapat laporan dari Menkeu bahwa anggaran desa sebesar 20 persen sudah bisa dicairkan bulan Januari ini,” ungkap Jokowi saat memberikan pengantar dalam Sidang Kabinet Paripurna dengan topik Program dan Kegiatan Tahun 2018 di Istana Negara, Jakarta, Rabu (3/1).
Bersamaan dengan pencairan dana tersebut, Jokowi meminta program-program padat karya cash (cash for work) segera dilaksanakan. Terutama program cash for work yang sudah didesain di Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan.
“Harus segera dijalankan,” tegasnya.
Mantan Wali Kota Solo ini menambahkan, menteri kabinet kerja harus fokus pada upaya menanggulangi ketimpangan nasional dan kesenjangan sosial. Berdasarkan laporan yang diterima dari Badan Pusat Statistik (BPS), pada September 2017 jumlah penduduk penduduk miskin di Indonesia sebesar 26,58 juta orang atau 10,12 persen.
Ini menunjukkan, turun 0,52 persen jika dibandingkan bulan Maret 2017 yaitu 27,77 juta orang. Meski mengalami penurunan angka kemiskinan, Jokowi tetap mengingatkan bahwa kesenjangan sosial masih jadi pekerjaan rumah bagi pemerintah.
“Kita masih memiliki pekerjaan rumah untuk mengurangi indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan baik di perkotaan maupun pedesaan,” ucapnya.
Jokowi juga mengingatkan, menteri kabinet kerja jangan lengah dengan angka inflasi, stabilitas harga bahan kebutuhan pokok, dan pendistribusian beras sejahtera (rastra).
“Karena itu, saya ingatkan angka inflasi, stabilitas harga bahan-bahan kebutuhan pokok harus terus dikendalikan. Program rastra, program pangan non tunai yang rencananya akan didistribusikan di awal tahun segera dijalankan secara tepat waktu dan tepat sasaran,” pintanya.
merdeka.com
