Pelita.online – Pemerintah menerbitkan ketentuan tentang penjaminan atas pembiayaan pembangunan yang digunakan dalam rangka pemulihan ekonomi nasional (PEN).
“Untuk mengoptimalkan peran lembaga keuangan dalam menyediakan fasilitas pembiayaan diperlukan penjaminan atas pemanfaatan pembiayaan pembangunan,” demikian bunyi pertimbangan beleid yang dikutip Bisnis, Kamis 5 November 2020.
Adapun, jaminan pembiayaan yang diberikan oleh pemerintah pusat mencakup jaminan atas risiko gagal bayar pinjaman, surat utang atau obligasi, serta jaminan atas risiko finansial lain dalam rangka melaksanakan program pemerintah.
Kriteria penerima jaminan adalah lembaga keuangan yang memberikan pembiayaan atau fasilitas mitigasi risiko finansial dalam bentuk selain dari pinjaman dan surat utang atau obligasi kepada BUMN, BUMD, badan usaha atau pelaku usaha.
Sumber : tempo.co
