Jakarta , Pelita Online – Kapolri Jenderal Tito Karnavian mewaspadai ancaman pilkada serentak 2018 yang digelar di 171 wilayah. Tito telah mengatur strategi mengantisipasi daerah rawan.
“Ada persebaran kerawanan, kita paham Pilkada terjadi polarisasi masyarakat. Polarisasi oke saja. Tapi di sisi lain polarisasi adalah pemecahan masyarakat sesuai hak pilihnya. Yang namanya pemecahan itu kalau berbeda kepentingan akan ada potensi konflik. Oleh karena itu potensi konflik bisa terjadi di 31 provinsi dari 34. Yang penting bagaimana kita mengelola agar tidak merugikan,” kata Tito, di kantornya, Jl Trunojoyo, Jumat (29/12/2017).
Pilkada serentak tahun 2018 akan digelar di 31 provinsi. Pilkada tersebut akan digelar di 171 daerah yakni di 17 tingkat provinsi, 39 tingkat kota, dan 115 tingkat kabupaten.
Tito menyebut adanya pilkada serentak di 31 provinsi tahun depan membuat kekuatan Polri di daerah banyak dibutuhkan. Nantinya, personel kepolisian dari Papua Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta akan diperbantukan ke daerah rawan.
Sementara khusus daerah DKI Jakarta, personel Polda Metro Jaya tidak akan digeser ke daerah rawan untuk menjaga stabilitas keamanan. Tito menyebut akan mengerahkan sebagian personel Mabes Polri dan meminta bantuan TNI untuk menjaga Pilkada Serentak 2018.
Dia juga berencana safari bersama Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto untuk mengumpulkan personel untuk mengamankan wilayah masing-masing.
“Oleh karena itu kekuatan yang paling mungkin mengamankan bersama-sama Pilkada adalah TNI. Saya sudah sampaikan ke Panglima TNI mohon dukungan maksimal. Dan kami akan safari seperti yang dilakukan kemarin di Kalbar, kita kumpulkan polisi dan TNI mengamankan wilayah masing-masing. Kuncinya ada di sana,” ujar Tito.
Menurut Tito daerah yang paling rawan merupakan daerah yang memiliki lebih dari satu pasangan calon serta memiliki isu sensitif. Maka daerah tersebut yang akan ditingkatkan pengamanannya.
“Kalau pasangannya 1 tidak rawan tapi kalau pasangannya lebih dan komposisinya rawan dengan isu profokatif dan sensitif akan kita anggap daerah rawan. Kita akan membuat pola operasi yang pas,” ujarnya.
Ia memetakan daerah-daerah rawan sementara misalnya Jawa Barat, Kalimantan Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Papua, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Maluku, NTT. Nantinya daerah rawan akan dievalukasi kembali setelah adanya pengunguman paslon.
“Kita akan cek kerawanan yang utama sangat tergantung pada pasangan calon pada saat pengunguman di awal Februari ada pola landscape konflik pilkada,” ujarnya.
detik.com
