Pelita.online – Roda pemberantasan korupsi di KPK kini digerakkan wajah baru. Ada yang menaruh asa, ada pula yang melempar sindiran.
Pada Jumat (20/12) kemarin, Pimpinan KPK baru telah dilantik. Garda terdepan pemberantasan korupsi itu kini dipimpin Firli Bahuri, Alexander Marwata, Lili Pintauli Siregar, Nurul Ghufron, dan Nawawi Pomolango.
Tak hanya itu, ada organ baru di tubuh KPK bernama Dewan Pengawas KPK. Tokoh-tokoh yang tak asing sebagai pendekar antikorupsi berada di dalamnya yaitu Tumpak Hatorangan Panggabean, Artidjo Alkostar, Albertina Ho, Harjono, dan Syamsudin Haris.
Kesepuluh orang itu akan mengemban amanah selama empat tahun ke depan. Jokowi pun menaruh asa pada mereka.
“Ya kita berharap sekali lagi penguatan KPK betul-betul nyata, pemberantasan korupsi bisa sistematis, betul-betul memiliki dampak yang baik ekonomi, bagi negara kita,” kata Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (20/12/2019).
Namun Pendiri Lingkar Madani Ray Rangkuti menyoroti hal berbeda. Menurutnya, KPK sekarang ditempati oleh orang-orang Jokowi.
“Secara organisasi, KPK itu ada di bawah presiden, bekerja dengan birokrasi yang garis strukturnya juga ke presiden, dengan komisioner yang tak sepenuhnya independen. Jadi, hampir bisa disebut, KPK yang sekarang ditempati oleh All The President’s Men,” kata Ray Rangkuti kepada wartawan, Sabtu (21/12/2019).
Kritik Ray didasari tidak adanya pelibatan pendapat publik terkait penunjukan sosok-sosok yang kini menjabat Dewan Pengawas KPK itu. Memang dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang merupakan UU KPK baru hasil revisi, Dewan Pengawas merupakan hal baru.
Sejatinya proses awal pemilihan Dewan Pengawas KPK melalui seleksi layaknya pemilihan terhadap Pimpinan KPK. Namun lantaran organ itu baru di KPK maka UU memberikan keleluasaan bagi Presiden untuk menentukan pilihan.
“Tak ada pengumpulan pendapat, pandangan sekaligus kemungkinan koreksi dari masyarakat lalu ditetapkan begitu saja oleh Presiden. Bagaimanapun, pengangkatan ini kurang memenuhi prinsip pengelolaan pengangkatan pejabat publik, apalagi hal itu terkait dengan jabatan independen,” ujar Ray.
Namun tudingan Ray itu ditepis. Juru bicara Jokowi, Fadjroel Rachman, mengatakan Dewan Pengawas KPK diisi orang-orang yang independen.
“Tidak benar, Dewas (Dewan Pengawas) orang-orang independen,” kata Fadjroel kepada detikcom, Minggu (22/12).
Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud Md lebih kalem menanggapi hal itu. Bagi Mahfud, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah saat ini tidak bisa memuaskan semua pihak.
“Di Indonesia itu apa-apa selalu disalahkan. Dulu kalau ketika ada pikiran bahwa nanti Dewas (Dewan Pengawas) KPK itu jangan dipilih DPR. Kalau DPR itu politik, main mata dan sebagainya. Sekarang sesudah dipilih presiden dikritik lagi. Katanya orang presiden semua,” ujar Mahfud di Ritz Carlton Jakarta, Jalan Jenderal Soedirman, Jakarta Pusat, Minggu (22/12/2019).
“Ya sudah kembalikan saja ke undang-undang. Kalau nanti misalnya ditentukan itu dipilih oleh DPR protes rame lagi. Kalau dipilih oleh presiden masih ada orang yang memprotes seperti Ray Rangkuti atau Haris Azhar. Ya terus mau gimana? Negara ini harus jalan, kan harus begitu,” imbuh Mahfud.
Sumber : Detik.com
