Pelita.Online – Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menindaklanjuti kasus salah kirim surat suara Pemilu 2019 yang seharusnya ke Malaysia namun nyasar ke Hong Kong. KPU menarik surat suara dari Hong Kong dan melakukan distribusi ulang.
“Jadi kita sudah minta kepada Pokja luar negeri yang terdiri dari KPU dan Kemenlu, untuk melakukan pengecekan lagi melakukan penarikan untuk didistribusikan ulang atau dikirimkan ulang sesuai alamat yang semestinya,” kata Ketua KPU Arief Budiman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/3).
Arief mengatakan sebetulnya KPU sudah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk mengirim surat suara. Jika semua dilakukan sesuai SOP oleh tim teknis maka tidak akan muncul kasus semacam ini. Dia menjelaskan, sejak surat suara dilipat sudah diketahui wilayah yang akan dikirim. Bahkan ketika dimasukkan dalam kardus, juga sudah diidentifikasi tujuan pengiriman.
“Jadi mulai dari awal sampai mau dikirimkan itu sebetulnya sudah diindentifikasi agar tidak salah alamat,” sambungnya.
Dia belum mengetahui pasti titik simpul kesalahan itu. Namu Arief berharap kejadian seperti ini tak terulang lagi.
“Kalau detil kesalahannya ada di mana, saya belum tahu ya karena yang jelas terjadi kesalahan pengiriman saya minta waktu yang tersedia ini betul-betul dihitung untuk dilakukan penarikan dan dikirim,” ucapnya.
Sebelumnya, Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Mochammad Afiffudin mengatakan, pihaknya menemukan kesalahan dalam pengiriman surat suara untuk pemilu di luar negeri yang dilakukan oleh KPU. Karena, beberapa pengiriman itu tak sesuai dengan tujuan yang semestinya.
“Di luar negeri (pengiriman surat suara) yang harusnya ke Tawau (Malaysia) dan Manila (Filipina) tapi nyasar ke Hongkong,” kata Afif, Bali, Sabtu (16/3).
Afif mengungkapkan, adanya kesalahan pengiriman surat suara itu baru diketahui oleh Pengawas Luar Negeri (PPLN) pada Jumat (15/3) pagi saat melakukan pemeriksaan di lapangan.
Saat itu, telah ditemukan ada sekitar puluhan boks surat suara yang salah dalam tujuan pengirimannya yang semestinya yakni Malaysia dan Filipina.
merdeka.com
