JAKARTA, Pelita.Online – Saat debat, Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat (Ahok-Djarot) mempromosikan transportasi gratisnya, sementara Anies Baswedan-Sandiaga Uno (Anies-Sandi) berupaya menggandeng semua pihak dalam perumusan transportasi terintegrasi. Namun langkah ini dinilai masih memiliki kekurangan.
“Salah satu yang saya ingat mengajak warga untuk menentukan trayek menurut saya tidak realistis. Karena bukan warga yang menentukan, tapi analisis dari ahli dengan melihat data mobilitas masyarakat, mereka asalnya dari mana mau ke mana,” ungkap Presidium Masyarakat Transportasi Indonesia Ellen Tangkudung, saat dihubungi via sambungan telepon oleh detikcom, Rabu (12/4/2017).
Sementara itu program Ahok-Djarot yang telah berjalan juga tak luput dikritisi. Karena meskipun gratis, namun beberapa kalangan saja dari warga DKI Jakarta yang menikmati program ini. Jadi warga dari luar Jakarta, namun beraktivitas di Jakarta harus mendapat keringanan pula.
“Yang saya lihat terasa mahal (transportasi) di Jakarta bukan hanya orang Jakarta, tapi justru yang dari sekitar Jakarta, warga yang setiap hari ulang-alik berpindah-pindah angkutan. Dan mereka tidak punya fasilitas apa pun karena tidak punya KTP DKI,” terangnya.
Dikutip dari data Badan Pusat Statistik (BPS), Selasa (11/4/2017), hasil survei komuter Jabodetabek tahun 2014 menunjukkan bahwa jumlah komuter Jabodetabek sebanyak 3.566.178 orang terdiri dari 2.429.751 orang melakukan kegiatan bekerja dan sekolah/kursus di DKI, 1.067.762 orang di Bodetabek, dan 68.665 orang di luar Jabodetabek. Sementara komuter Bodetabek yang melakukan kegiatan di DKI sebanyak 1.382.296 orang.
“Proyek sekarang sudah ada, tapi belum selesai. Kemacetan itu bukan karena transportasi publik, tapi banyaknya orang yang menggunakan kendaraan pribadi. Tapi memang harapannya dengan adanya tranportasi publik yang baik akan mengurangi itu,” pungkasnya.
DetikNews
