Pelita.online – Menko Polhukam Mahfud MD menepis segala tudingan yang menyebut negara dalam kondisi Islamofobia. Mahfud MD menegaskan bahwa isu radikalisme adalah nyata dan merupakan salah satu ancaman terhadap ideologi negara.
“Panglima kita, Presiden, Kapolri kita semuanya ndak Islamofobia, tapi melaksanakan tugas,” kata Mahfud MD di kantor Kemenko Polhukam, Kamis (19/12).
Tak ada Islamofobia, Mahfud mencontohkan, banyak pejabat di Indonesia bangga beragama Islam. Menteri Keuangan Sri Mulyani misalnya, dia menyebut, rajin salat, puasa Senin-Kamis, hingga tidak pernah menjelekan orang yang beragama lain. “Yang Islamofobia itu sebenarnya orang yang takut ditindas. Padahal tidak ditindas di sini,” ujar Mahfud.
Lebih lanjut, Mahfud menyebut saat ini radikalisme dari segi hukum memiliki arti spekulatif. Dari sisi pemerintah, dia berkata radikalisme adalah hal yang negatif.
“Karena radikalisme itu artinya satu pola pikir perubahan yang mendasar dan substantif. Itu kan bagus. Tapi ada arti yang lain, radikalisme itu adalah suatu sikap untuk melawan kekuatan yang sudah mapan dengan cara kekerasan, itu radikal, di luar kesepakatan yang ada,” ujarnya.
Terkait dengan hal itu, Mahfud menyampaikan perlu ada penyamaan persepsi dan ukuran mengenai radikalisme. Hal itu dianggap penting agar tidak sembarang orang dicap radikal.
“Jadi harus ada ukuran, terukur,” ujar Mahfud.
Mahfud menyatakan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sudah berencana menggelar sosialisasi dan pemantapan ideologi bagi kementerian atau lembaga di bawah Kemenko Polhukam.
Dia mengatakan seluruh menteri hingga pejabat eselon I di bawah Kemenko Polhukam akan berdiskusi tentang ancaman terhadap ideologi.
“Sudah disepakati dengan Mba Mega (Ketua BPIP Megawati Soekarnoputri) nanti semua pejabat menteri dan eselon I, kepala lembaga, nanti akan dikumpulkan sebuah diskusi dan bertukar pikirin tentang ancaman terhadap ideologi,” ujar dia.
Sumber : cnnindonesia.com
