Pelita.online – Nyaris tiga bulan kudeta militer, kekerasan di Myanmar belum juga menunjukkan tanda-tanda mereda. Kudeta telah memicu gelombang protes besar-besaran.
Korban jiwa terus berjatuhan. Sebanyak 739 orang dibunuh pasukan keamanan Myanmar dan 3.370 orang ditahan.
Sejumlah pengamat internasional hingga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) khawatir jika dibiarkan, kisruh kudeta ini akan menggiring Myanmar menuju perang sipil dan berakhir sebagai negara gagal (failed state).
Kemungkinan perang sipil, semakin besar di Myanmar lantaran tidak ada satu pihak pun yang mau menahan diri.
Negara Barat beramai-ramai terus menekan junta militer Myanmar agar segera mengembalikan kekuasaan pemerintahan dan menghentikan kekerasan terhadap demonstran anti-kudeta dengan melontarkan kecaman hingga sanksi. Namun tapi pernah dihiraukan oleh junta.
Rekam jejak junta sejak pergolakan politik pada 1988 di Myanmar menunjukkan betapa bebal rezim militer. Meski diserbu berbagai desakan bahkan sanksi internasional, junta tetap bergeming.
Kondisi itu mendorong negara ASEAN berinisiatif menggelar pertemuan tingkat tinggi. KTT itu digelar di Jakarta, Sabtu ini (24/4).
Menurut sejumlah sumber diplomat yang mengetahui rapat ASEAN itu, pertemuan akan fokus membujuk junta militer Myanmar untuk menghentikan kekerasan terhadap warga sipil.
Mampukah ASEAN mengakhiri pertumpahan darah di Myanmar? Bisakah ASEAN membujuk Jenderal Min Aung Hlaing?
Pengamat hubungan internasional dari Universitas Padjadjaran, Teuku Rezasyah menganggap pengalaman-pengalaman konflik Myanmar di masa lalu dapat menjadi pelajaran untuk mengatasi masalah saat ini.
Rezasyah melihat junta militer tak bisa ditekan. Menurut Rezasyah, ASEAN harus pintar “mengambil hati” junta yang selama ini memang menganggap blok negara itu sebagai “satu-satunya rumah baginya yang paling aman, paling terhormat, dan paling santun.”
Ia kemudian mencontohkan bahwa ASEAN bisa mengajak junta untuk “bersama-sama membangun Myanmar, tapi pemimpinnya tetap mereka [junta]. Harus ditimbulkan perasaan bahwa dia itu di atas. Driver, bukan passenger. Harus ditimbulkan bahwa dia itu di atas, pemimpin.”
Sikap ASEAN
Sikap anggota ASEAN sendiri mengenai krisis di Myanmar tak senada. Ada yang mengecam, abai atau bahkan bertendensi mendukung.
Indonesia sejak awal sudah jelas posisinya, menyarankan agar keamanan dan kesejahteraan rakyat Myanmar diprioritaskan.
Indonesia juga mendesak supaya junta menahan diri dan tidak menggunakan kekerasan serta kekuatan menghadapi pedemo di Myanmar.
Hal tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi saat konferensi pers via daring, Maret lalu. Menurutnya, Indonesia khawatir akan keberlangsungan warga sipil dan transisi demokrasi.
Foto: CNNIndonesia/Asfahan Yahsyi
“Mengkhawatirkan masih terus terjadinya penangkapan warga sipil, mengkhawatirkan karena situasi ini dapat mengancam keberlangsungan transisi demokrasi, dan mengkhawatirkan karena jika tidak diselesaikan dengan baik maka dapat mengancam perdamaian dan keamanan kawasan,” kata Retno.
Indonesia bahkan menginisiasi pertemuan antar pimpinan negara ASEAN membahas soal krisis politik di Myanmar. Inisiasi itu didukung Brunei, selaku ketua blok dan Singapura.
Pada Februari lalu, Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan menolak sanksi yang diberikan kepada militer Myanmar. Menurutnya sanksi yang diberikan akan merugikan masyarakat.
Jika sanksi tetap diberlakukan akan berimbas pada kemiskinan yang merajalela. Sebab, menurut dia orang yang paling menderita adalah rakyat biasa di Myanmar.
Sementara Thailand, Filipina dan Kamboja menganggap kudeta yang terjadi di Myanmar sebagai urusan dalam negeri dan tak perlu berkomentar lebih jauh.
Thailand sempat dituduh mendukung kudeta Myanmar, lantaran Perdana Menteri Prayut Chan o-Cha sempat bertemu Menteri Luar Negeri versi junta, U Wanna Maung Lwin.
Namun Prayut membantah tuduhan tersebut.
“Hal itu tidak berarti saya mendukung segala hal. Dia tidak meminta saya melakukannya. Saya hanya mendengarkan apa yang dia sampaikan kepada saya, itu saja,” ujar Prayut.
Namun dia mengatakan Thailand tidak mengikuti langkah Indonesia untuk menjadi penengah guna mencari jalan keluar bagi krisis politik di Myanmar.
Tak ubahnya Indonesia, Malaysia juga meminta pasukan keamanan Myanmar menghentikan tindakan kerasnya dan membebaskan para tahanan.
“Perwakilan ASEAN harus diizinkan untuk bertemu dengan semua pihak yang terlibat,” tulis Menteri Luar Negeri Malaysia, Hishammudin Husein dalam akun Twitter.
Laos sendiri tak menyatakan sikapnya sejak kudeta berlangsung. Begitu juga dengan Brunei, hingga akhirnya ia mendukung inisiasi Indonesia soal KTT.
