Pelita.Online – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta komitmen Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) selaku pengawas Pemilu 2019 untuk menjaga penyelenggaraannya dari racun demokrasi.
Racun demokrasi yang Tjahjo maksud adalah hal-hal negatif yang berpotensi muncul saat pesta demokrasi berlangsung. Di antaranya adalah penyebaran hoaks, politik uang, dan ujaran kebencian.
“Kami menginginkan Bawaslu harus komitmen untuk melarang yang namanya racun demokrasi. Termasuk virus-virus demokrasi yaitu politik uang, kampanye yang berujar kebencian, kampanye yang bersifat SARA, hoaks, dan fitnah,” ujar Tjahjo usai acara nota kesepahaman antara Bawaslu, ASN, TNI dan Polri, Sabtu (23/3).
Tjahjo mengatakan virus atau racun demokrasi ini bisa mengganggu keamanan dan kelancaran pesta demokrasi. Hal ini harus segera dilawan demi kelancaran Pemilu 2019.
“Itu racun demokrasi yang saya kira semua sepakat untuk kita lawan dan kita hindari,” kata Tjahjo.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN), Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Erick Thohir dan Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Mardani Ali Sera menyetujui dan berkomitmen akan menjaga pemilu yang masuk fase kampanye rapat umum dan iklan kampanye dari virus demokrasi.
“Ya Alhamdulillah saya rasa bagus ini bagaimana kita bersepakat untuk lebih menjual visi dan misi dan program kerja. Itu yang terbaik untuk masyarakat dan saya rasa mewakili TKN dan saya yakin BPN visinya juga sama,” kata Erick.
Senada, Mardani mengatakan dalam acara deklarasi komitmen bersama menjelang fase kampanye rapat umum akan mengikat seluruh stakeholder terkait untuk menjaga kelancaran pemilu.
“Kami sepakat ingin mencintai bangsa ini dengan pemilu berkualitas dan berintegritas. Insya Allah 24 Maret sampai 13 April nanti kita menyaksikan kontestasi karya dan gagasan yang baik,” kata Mardani.
cnnindonesia.com
