Pelita.online – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian mengungkapkan, hingga Selasa (21/7/2020), pencairan dana Pilkada sudah mencapai 85 persen. Dia akan terus mengejar sisanya hingga mencapai 100 persen.
“Anggaran APBD untuk KPU dan Bawaslu yang sudah 85 persen dicairkan. Adapun, bantuan dari APBN sekitar Rp 960 miliar sudah dicairkan untuk KPUD dan Bawaslu Daerah,” kata Tito di Jakarta, Selasa (21/7/2020).
Sebelumnya, Tito meminta 270 daerah yang melaksanakan Pilkada agar pencairan dana Pilkada sampai tanggal 15 Juli 2020. Namun sampai tanggal tersebut, jumlah pencairan dana Pilkada hanya mencapai 80 persen.
Tito menyebut pada tahap kedua nanti bulan Agustus, akan dicairkan sekitar Rp 3 triliun untuk pelaksanaan Pilkada. Sementara tahap terakhir bulan September atau Oktober akan cair Rp 1 triliun. “Secara keseluruhan jumlah dana Pilkada dari APBD sekitar Rp 15 triliun. APBN sendiri Rp 5 triliun,” jelas Tito.
Mantan Kapolri ini menyebutkan, jika ditambah biaya dari para kontestan, akan keluar biaya untuk Pilkada 2020 mencapai Rp 20 trilliun. Dana-dana itu akan tersebar 60 persen untuk insentif penyelenggara. Sementara 40 persen untuk pembelian alat Pilkada maupun alat untuk penanganan Covid-19 seperti masker, sarung tangan dan lain-lain.
“Ini adalah program padat karya, akan memperkuat daya beli masyarakat di 270 daerah,” tutur Tito.
Dia juga menyebut pelaksanaan Pilkada bisa berdampak untuk membangkitkan UMKM. Hal itu karena ada kebutuhan masker, hand sanitizer, sarung tangan dan lain lain. Kemudian ada kebutuhan kertas, tinta, kotak suara dan sebagainya.
“Pilkada Serentak 2020 mampu membangkitkan sektor ekonomi dan UMKM,” tutup Tito.
