Pelita.online – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan berkoordinasi dengan Satgas Covid-19 terkait langkah antisipasi mudik lebaran 2021. Menteri Budi Karya Sumadi mengatakan hal ini perlu dilakukan untuk mencegah dan memutus penyebaran covid-19 yang masih melanda Indonesia.
“Kemenhub tidak bisa melarang atau mengizinkan mudik, karena harus dikoordinasikan dengan kementerian/lembaga terkait dan Satgas Covid 19, yang nanti akan memberikan arahannya,” ujar Budi saat rapat kerja dengan Komisi V DPR RI pada Selasa (16/3), dikutip dari keterangan resmi.
Budi melanjutkan untuk mengantisipasi adanya lonjakan penumpang pada masa mudik lebaran tahun ini, pemerintah akan menerapkan protokol kesehatan dan tracing secara ketat kepada masyarakat yang bepergian.
Di samping itu, pemerintah juga tengah berkonsultasi dengan pihak-pihak terkait untuk memperketat syarat perjalanan, yaitu dengan mempersingkat masa berlaku alat screening (penyaringan) covid-19 seperti GeNose, rapid test, atau PCR Test.
Penerapan protokol kesehatan lainnya yang juga akan diperketat seperti memakai masker, melaksanakan jaga jarak, melakukan disinfektasi prasarana/sarana, pemberlakuan pembatasan penumpang dan pengaturan jadwal layanan.
Lebih lanjut, Kemenhub juga telah bekerja sama dengan media nasional untuk melakukan survei nasional tentang potensi pemudik pada masa lebaran 2021 yang akan menjadi rekomendasi pelaksanaan angkutan lebaran tahun ini.
Hal tersebut dilakukan mengingatkan ada potensi lonjakan penumpang, terutama usai vaksinasi corona dilakukan.
“Kami sudah petakan beberapa isu penting. Pasti akan terjadi lonjakan, program vaksinasi diprediksi akan membuat masyarakat ingin berpergian,” katanya.
Sumber : cnnindonesia.com
