Pelita.online – Pemerintah mengaku menerima dengan legawa semua masukan dan kritik terkait kinerja Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin selama satu tahun memimpin RI. Pemerintah menyadari tidak bisa bekerja secara sempurna.
“Berikutnya ada beberapa hal yang menjadi koreksi dan masukan. Tentu kita, pemerintah, tidak bisa bekerja secara sempurna, karena kesempurnaan bukan milik manusia. Tetapi pemerintah selalu ingin memperbaiki dari waktu ke waktu,” kata Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko, di kantor KSP, Jakarta, Rabu (21/10/2020).
Moeldoko mengingatkan bahwa pandemi virus Corona (COVID-19) membuat semuanya serba sulit. Karena itu, mantan Panglima TNI tersebut mengajak semua elemen masyarakat bekerja sama membangun Indonesia.
“Semuanya memahami bahwa situasi saat ini situasi sulit tidak mudah, jangan kita persulit diri. Justru dengan bekerja sama berbagai pihak dan pemerintah mendengarkan, maka, persoalan yang kita hadapi bersama ini pasti bisa diselesaikan dengan baik,” tutur Moeldoko.
Lebih lanjut, Moeldoko memastikan pemerintah tidak akan menutup diri dari segala bentuk kritik dan masukan. Dia menyebut pemerintah selalu membutuhkan kritik dan saran dari masyarakat.
“Pemerintah sangat respons terhadap berbagai masukan. Kita tidak menutup diri, tidak menutup mata dan menutup telinga. Masukan-masukan tersebut diperlukan, karena sejatinya, membangun suatu negara, apalagi di tengah-tengah lingkungan yang tidak seperti biasanya, malah yang diperlukan adalah bagaimana semuanya bergandengan tangan,” sebutnya.
Seperti diketahui, kinerja Jokowi-Ma’ruf selama satu tahun pemerintahannya mendapat sorotan dari sejumlah pihak, salah satunya elite Partai Gerindra Fadli Zon. Fadli mencatat setidaknya ada empat permasalahan yang terjadi selama pemerintah Jokowi.
Pertama, Fadli menyebut beban utang luar negeri Indonesia semakin berat di era Jokowi. Menurutnya, hal itu disebabkan adanya miskalkulasi, mismanajemen, serta kerja-kerja pembangunan ‘tunakonsep’.
“Selain utang luar negeri, tahun ini pemerintah juga telah menerbitkan Global Bond sebesar US$ 4,3 miliar dengan tenor 30 tahun. Artinya, utang ini akan jatuh tempo pada tahun 2050. Jadi, jangankan mengurangi beban rakyat dan negara, pemerintahan saat ini justru sedang melarikan sebagian persoalan menjadi beban bagi anak-cucu kita nanti. Warisan gunungan utang,” papar Fadli.
“Bayangkan, dengan total utang pemerintah yang mencapai Rp 5.594,9 triliun per Agustus lalu, setiap orang Indonesia saat ini menanggung utang negara sebesar Rp 20,5 juta. Sejarah kelak mencatat, anak-cucu kita menerima ‘legacy’ utang!” imbuh Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra itu.
Sumber : Detik.com
