Pelita.online – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengungkapkan alasan pembagian bantuan sosial (bansos) pada warga terdampak pandemi virus corona (Covid-19) sempat berantakan.
Dia mengatakan kala itu Presiden Joko Widodo ingin lebih bansos lebih cepat tersalurkan ketimbang membenahi data penerima terlebih dahulu.
“Kita beri bantuan dulu. Sambil jalan verifikasi,” kata Muhadjir dalam diskusi yang dilakukan secara virtual, Selasa (9/6).
Muhadjir menjelaskan bahwa kala itu data penerima bansos milik Kementerian Sosial masih perlu dibenahi. Akan tetapi, sudah begitu banyak masyarakat yang ekonominya terdampak pandemi virus corona.
Jumlah warga miskin baru juga bertambah dan sebagian dari mereka belum tercantum dalam data penerima bantuan sosial yang ada di Kemensos.
Walhasil, kata Muhadjir, Jokowi menginstruksikan agar bansos disalurkan terlebih dahulu ketimbang melakukan verifikasi ulang data di tingkat kabupaten/kota. Dengan demikian, pemerintah hanya berpegang pada data penerima bansos hasil musyawarah di tingkat desa.
“Kita percaya RT/RW, bahkan yang terakhir presiden minta enggak perlu ada verifikasi di tingkat kabupaten/kota. Langsung pokoknya kepala desa dengan musyawarah desa sepakat bahwa (warga) itu harus dibantu, yaitu yang dibantu,” kata Muhadjir.
Presiden Joko Widodo lebih memilih penyaluran bansos pada warga terdampak pandemi Covid-19 terlebih dahulu ketimbang verifikasi data penerima (Biro Pers Istana Kepresidenan)
Verifikasi lalu dilakukan sambil penyaluran bansos berjalan. Muhadjir mengatakan pemerintah juga memiliki skema untuk membenahi data-data sehingga dapat meminimalisir penyaluran bantuan yang tidak tepat sasaran.
“Maka kalau sekarang ini ada isu data tidak akurat, salah sasaran itu saya sangat maklum memang ketepatan sasaran pilihan kedua, pertama harus sampai dulu, ter-delivered dulu bantuan-bantuan sosial ini,” kata dia.
Diketahui, penyaluran bansos kepada masyarakat terdampak pandemi virus corona (Covid-19) sempat berantakan. Banyak warga yang membutuhkan namun tidak menerima lantaran tidak tercantum dalam data penerima.
Pemerintah pusat sempat dikritik Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Menurutnya, data milik pemerintah pusat tidak sinkron dengan milik pemda karena ada beberapa lembaga yang mengelola data.
“BPS (Badan Pusat Statistik) punya survei sendiri, Kemensos punya survei sendiri, Kementerian Desa juga punya survei sendiri. Itu jadi salah satu masalah di Indonesia yaitu ketidaksinkronan data antara pusat dan daerah,” kata Emil mengutip Antara, Kamis (7/5).
Per 30 Mei, Pemerintah pusat mengumumkan telah memberikan bansos kepada 7,21 warga penerima atau 80,2 persen dari total 9 juta penerima. Pemerintah juga berniat memberikan bansos hingga Desember mendatang.
Akan tetapi, ada pengurangan nominal. Bantuan yang semula diberikan sebesar Rp600 ribu akan dikurangi jadi Rp300 ribu. Pengurangan ini, kata Muhadjir, dilakukan seiring ekonomi yang mulai menggeliat secara bertahap setelah pemberlakuan new normal atau kehidupan normal baru.
“Pengurangan ini untuk seluruh Indonesia. Sementara hingga kini, Bantuan Sosial Tunai dari Kemensos ini sudah (tersalurkan) mendekati 90 persen
Sumber : cnnindonesia.com
