Pelita.online – Ekonom CSIS Yose Rizal Damuri menyarankan agar Indonesia tidak terlalu mengandalkan aliran investasi dari Arab Saudi. Pasalnya, investasi Arab Saudi kurang sesuai dengan investasi yang dibutuhkan di dalam negeri.
Ia mengisyaratkan banyak investasi Arab Saudi hanya mendatangkan uang, tetapi tanpa teknologi. “Yang kita butuhkan adalah yang punya teknologi dan produksi. Bukan hanya yang punya uang. Yang bisa kita jual adalah biaya produksi yang murah. Karena, kita tidak punya teknologi,” ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Minggu (27/10).
Yose tak menampik Arab Saudi unggul dalam investasi sektor migas. Pun demikian, ia menilai investasi sektor migas pun kurang menarik sejalan dengan tren pelemahan harga minyak dunia. Harap maklum, produksi minyak mentah dunia cenderung surplus dalam beberapa waktu terakhir.
Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir ingin menggenjot investasi dari Arab Saudi dan Jepang. Kedua negara dinilai berpotensi meningkatkan investasinya di dalam negeri. Ekonom Indef Bhima Yudhistira menyebut Arab Saudi tengah getol melancarkan program diversifikasi investasi sektor non-migas hingga 2030 mendatang.
Karenanya, ia mendorong Indonesia segera berbenah. “Arab Saudi beberapa kali datang ke Indonesia, namun mereka belum terlalu berminat, dibandingkan ke Malaysia dan China. Jadi, pendekatannya perlu khusus,” imbuh dia.
Untuk menggaet investasi Arab Saudi, pemerintah perlu memiliki konsistensi kebijakan terutama di sektor unggulan Arab Saudi, misal migas. Salah satu kebijakan pemerintah mengganti model kontrak kerja sama bisnis hulu minyak dan gas (migas) dari Production Sharing Contract (PSC) Cost Recovery menjadi Gross Split (GS) disebut kurang menarik.
“Kemudian soal pembayaran, kita ketinggalan dengan Malaysia, mereka sudah menyiapkan sistem perbankan syariah. Jadi, kita perlu mempersiapkan instrumen pembiayaan syariah, bukan hanya infrastruktur saja, tapi juga bisnis lainnya,” tutur Bhima.
Sebagai catatan, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) merekam investasi Uni Emirat Arab (UEA) menyentuh US$43,9 juta dari 33 proyek per kuartal II 2019.
Secara kumulatif dalam 6 bulan, investasi UEA tercatat sebesar US$46,3 juta dari 57 proyek. Negeri penghasil minyak itu menempati posisi ke-20 negara penyumbang investasi ke Indonesia.
Terkait investasi Jepang, Bhima menyatakan mereka sangat memperhatikan tata kelola dari perusahaan rekanannya di Indonesia. Dengan demikian, pemerintah terlebih dulu harus fokus membenahi tata kelola dan good corporate governance (GCG) di tubuh BUMN.
Dengan demikian, Indonesia lebih mudah menarik investasi Jepang. “Mereka juga membutuhkan konsistensi kebijakan,” imbuhnya.
Ia menuturkan peluang investasi Jepang terbuka pada sektor otomotif. Terlebih, sambung dia, pemerintah tengah mengembangkan kendaraan listrik. Ia hanya berharap agar aturan turunan dari Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik.
Sekadar mengingatkan, investasi Jepang merupakan salah satu yang terbesar di Indonesia. Bahkan, Jepang merupakan negara penyumbang investasi terbesar kedua setelah Singapura.
BKPM mencatat investasi Jepang pada kuartal II 2019 mencapai US$1,22 miliar dari 2.181 proyek. Secara kumulatif Januari-Juni 2019, investasi Jepang tembus US$2,35 miliar dari 3.708 proyek.
Ia justru mewanti-wanti bahwa Indonesia selama ini bukan menjadi tujuan utama investasi dari seluruh negara. Ini disebabkan masalah perizinan, alur birokrasi yang rumit, iklim bisnis yang tidak mendukung, dan masalah ketenagakerjaan.
“Kalau kita menarik, investor akan datang sendiri,” katanya.
Sumber : cnnindonesia.com
