pelita.online – Kementerian Luar Negeri RI merespons kabar Arab Saudi dan Israel yang belakangan tampak ‘ngebut’ merencanakan kesepakatan untuk normalisasi hubungan kedua negara.
Juru bicara Kemlu RI Lalu Muhamad Iqbal menyatakan Indonesia tak bisa mengomentari kebijakan luar negeri yang diambil Saudi dan Israel. Hal itu karena setiap negara memegang prinsip dan posisi politiknya masing-masing.
“Kami tidak bisa komentari kebijakan luar negeri negara lain, karena setiap negara memegang prinsip dan posisi politik luar negerinya masing-masing. Begitu pula Indonesia yang memegang prinsip politik luar negerinya sendiri,” kata Iqbalkepada CNNIndonesia.com, Kamis (21/9).
Pernyataan Iqbal itu menanggapi Saudi dan Israel yang baru-baru ini tampak semakin terbuka soal prospek normalisasi hubungan kedua negara.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengutarakan keyakinannya bahwa normalisasi dengan Saudi bisa segera dicapai. Netanyahu menyampaikan hal itu saat pertemuan bilateral dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB ke-78 di New York.
“Saya pikir di bawah kepemimpinan Anda (Biden), kita dapat mewujudkan perdamaian bersejarah antara Israel dan Arab Saudi,” kata Netanyahu kepada Biden, seperti dikutip Al Jazeera.
Menteri Luar Negeri Israel Eli Cohen juga meyakini kesepakatan normalisasi ini bisa terlaksana awal tahun depan. Menurutnya, perundingan kedua negara terus berprogres.
“Saya pikir pasti ada kemungkinan bahwa pada kuartal pertama 2024, empat atau lima bulan lagi, kita akan berada pada titik di mana rincian (kesepakatan normalisasi) diselesaikan,” ucapnya.
Senada, Perdana Menteri sekaligus Putra Mahkota Saudi, Mohammed bin Salman (MbS), pun mengatakan bahwa “setiap hari kami (Saudi dan Israel) kian dekat.”
Kendati begitu, dia menegaskan masalah Palestina “sangat penting” bagi Riyadh, saat ditanya apa yang diperlukan untuk mencapai kesepakatan normalisasi.
“Kami harus melihat ke mana kami melangkah. Kami berharap ini bisa mencapai suatu titik, meringankan kehidupan rakyat Palestina, menjadikan Israel sebagai pemain di Timur Tengah,” ujar MbS.
Tuntutan soal Palestina memang disebut-sebut sebagai ganjalan kesepakatan normalisasi hubungan Israel dan Saudi. Saudi berulang kali menegaskan pembentukan negara Palestina yang merdeka merupakan satu-satunya solusi penyelesaian konflik di Timur Tengah.
Saudi dan Israel sendiri tidak pernah memiliki hubungan diplomatik sejak Perang Arab Israel pada 1948 lalu. Sampai saat ini, Saudi dan sejumlah negara Arab tak menjalin hubungan formal dengan Israel sebagai bentuk solidaritas atas perjuangan Palestina untuk merdeka.
Normalisasi hubungan Israel-Indonesia
Selain dengan Arab Saudi, Israel juga sejak lama digadang-gadang tengah menjajaki keinginan untuk normalisasi hubungan dengan Indonesia.
Kabar itu menguat setelah pertemuan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken pada 2021 lalu. Perdana Menteri dan sejumlah pejabat Israel juga pernah mengutarakan niat soal normalisasi dengan Indonesia.
Meski begitu, RI berulang kali menegaskan tak ada yang berubah dari posisi Indonesia.
Direktur Timur Tengah Kemlu RI, Bagus Hendraning Kobarsih, mengatakan Indonesia belum memiliki niatan untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Sama seperti Saudi, isu Palestina menjadi salah satu alasan mengapa Indonesia masih ogah membuka relasi degan Negara Zionis tersebut.
“Jika ditanya apakah ada rencana (normalisasi), tidak ada. Indonesia tidak pernah terpikir untuk menormalisasi hubungan dengan Israel, dengan pemerintahan pendudukan Zionis Israel karena pemerintahan ini (Israel) kita anggap pemerintahan penjajah, pemerintahan yang melaksanakan kolonialisme terhadap rakyat Palestina, yang sampai sekarang kita lihat, tidak ada iktikad baik untuk menyelesaikan itu bahkan semakin parah. Dan kita melihat rakyat Palestina semakin menderita,” ujar Bagus kepada CNNIndonesia.com pada April lalu.
“Oleh karena itu, kita (Indonesia) tidak melihat urgensi untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel.
sumber : cnnindonesia.com
