Pelita.online – Penunjukan Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo sebagai kapolri membawa angin segar di tubuh Polri. Sigit dinilai cermin regenerasi yang mampu melanjutkan reformasi Polri.
Dari lima nama jenderal yang diajukan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) kepada Presiden Joko Widodo, Sigit merupakan perwira tinggi termuda. Polisi kelahiran Kota Ambon, Maluku ini merupakan lulusan Akademi Kepolisian 1991.
Dipilihnya Listyo Sigit sempat dikhawatirkan bakal menjadi polemik. Ini karena dia melangkahi dua angkatan setelah kapolri saat ini Jenderal Idham Azis, yang merupakan Akpol 1988.
Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unpad Profesor Muradi mengatakan, penunjukan sosok muda sebagai kapolri merupakan hal biasa saja. Dia memandang hal tersebut tidak masalah.
“Penunjukan kapolri yang lebih muda, saya kira bukan pengalaman pertama. Kalau di era reformasi dua kali. Sebelumnya ada zaman Pak Harto jauh lebih muda. Saya kira normal-normal saja,” ujarnya dalam diskusi virtual yang diadakan Beranda Ruang Diskusi, Jumat (22/1/2021).
Menurut Muradi, ketika Presiden sudah menunjuk satu nama menjadi Kapolri, maka di tubuh Pori semuanya akan ikut nurut. Terlebih pembawaan calon kapolri saat ini supel.
“Pak Sigit punya pendekatan yang mirip dengan Pak Tito (mantan kapolri Tito Karnavian). Ini memang agak lebih lentur mugkin lebih banyak bergaul juga dengan berbagai pihak. Salah satunya politisi,” tuturnya.
Ketua Presidium Indonesia Cinta Kamtibmas, Gardi Gazarin mengatakan, tantangan yang harus bisa dilalui oleh Komjen Listyo bukan hanya mencegah kejahatan konvensional melainkan mampu menjaga soliditas.
“Pertama, tantangan masalah aksi teror atau kelompok radikal lainnya. Tapi yang penting kalau saya cermati masalah soliditas internal Polri dengan soliditas tinggi maka apapun tantangannya, ke depan akan lancar,” katanya.
Menurut dia, isu kesolidan internal dalam pergantian kapolri dalam kurun waktu setahun hingga dua tahun belakangan selalu muncul. Hal itu juga sejalan dengan upaya pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19.
“Dari kapolri sekarang (Listyo Sigit) yang dibutuhkan kekompakan. Dengan Kapolri ini kompak di internal maupun di luar saya yakin semua beres,” kata dia.
Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Beka Ulung Hapsara menyebut salah satu tantangan ke depan kapolri yaitu menurunkan angka aduan kepolisian. Kendati demikian dia menyebut persoalan itu bukan hanya tanggung jawab Polri, melainkan keseluruhan termasuk Komnas HAM.
Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono meyakini, Komjen Pol Listyo Sigit dapat membawa institusi Polri menjadi semakin baik. Tidak hanya itu, Polri juga lebih dicintai oleh masyarakat.
Sementara itu Ahli Pers Dewan Pers yang juga Dosen Hukum Media Universitas Atma Jaya Christiana Chelsia Chan berharap kepada Kapolri baru agar MoU antara Dewan Pers dengan Polri dapat disosialisasikan hingga ke seluruh jajaran polres. Ini penting agar masalah terkait pemberitaan diselesaikan di Dewan Pers sesuai dengan UU 40/1999 tentang Pers.
“Nota Kesepahaman antara Dewan Pers dengan Polri Nomor 2/DP/MoU/II/2017 pasal 4 ayat 1 menyebutkan para pihak berkoordinasi terkait perlindungan kemerdekaan pers dalam pelaksanaan tugas di bidang pers sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” kata Chelsia.
Dia menekankan agar tidak ada lagi kekerasan terhadap wartawan dalam melaksanakan tugasnya. Polri diminta tidak melakukan kriminalisasi wartawan melalui UU ITE, seperti yang terjadi di sejumlah daerah.
“Pasal 8 UU Pers memberikan wartawan dalam melaksanakan tugas profesi nya mendapat perlindungan hukum” tutur dia.
Sumber : iNews.id
