Pelita.online – Zulkifli Hasan (Zulhas) menyatakan tak pernah memberi izin alih fungsi hutan saat menjabat menteri kehutanan pada periode pertama Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pernyataan yang disampaikan usai pemeriksaan hari ini berbeda dengan apa yang pernah disampaikan mantan Gubernur Riau Annas Maamun.
Pelaksana tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, KPK tidak menutup kemungkinan mengonfrontasi Zulhas dengan Annas. Namun, dia belum bisa mengonfirmasi kapan konfrontasi itu dilakukan.
“Saya kira, segala kemungkinan bisa saja akan dilakukan. Begitu ya,” katanya di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (14/2/2020).
Penyidik KPK, menurut Ali, membuka semua kemungkinan kepada siapapun untuk diminta keterangan guna membuat terang sebuah kasus. “Sekali lagi, siapapun ketika kebutuhan penyidikan untuk membuktikan rangkaian perbuatan yang ditersangkakan pasti akan dipanggil,” ujarnya.
Ali mengatakan, wajar jika satu saksi dengan lainnya memiliki perbedaan pendapat. Dia memastikan, apapun pernyataan saksi akan dijadikan bahan penyidik menyusun surat dakwaan.
“Saya kira adalah hal yang wajar dalam setiap perkara ketika setiap keterangan saksi itu ada yang berbeda. Penyidik tentunya akan terus menggali dari keterangan saksi lain sehingga memperkuat pembuktian pasal yang ditersangkakan,” ujarnya.
Usai diperiksa KPK, Zulhas membantah rumor memberikan izin alih fungsi hutan di Riau saat menjabat menteri kehutanan. Dia memastikan menolak semua pengajuan izin yang disampaikan PT Palma Satu. “Sampai ke kami semuanya ditolak. Jadi tidak ada satu pun izin yang diberikan, alias semua permohonan itu ditolak,” katanya.
Saat ditanya apakah pernah berkomunikasi dengan mantan Gubernur Riau Annas Maamun, Zulkifli tidak menjawab secara eksplisit. Dia hanya berkata, “Ditolak ya. Permintaanya ditolak.’
Pada 9 Agustus 2014, Zulkifli Hasan saat menjabat menteri kehutanan menyerahkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan tertanggal 8 Agustus 2014 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan kepada Gubernur Riau saat itu, Annas Maamun.
Diketahui, Annas Maamun sempat beberapa kali menyebut nama Zulhas sejak masih menjalani pemeriksaan di KPK. Annas juga mengatakan pernah bertemu mantan mantan Ketua MPR itu di kediamannya di Jakarta. Ketika itu, Annas mengaku menitipkan permohonan alih status hutan Riau kepada Zulkifli.
KPK pada 29 April 2019 telah mengumumkan tiga tersangka terdiri atas perorangan dan korporasi terkait pemberian hadiah dalam perkara ini. Tiga tersangka itu satu korporasi PT Palma, Legal Manager PT Duta Palma Group pada 2014, Suheri Terta (SRT) dan Surya Darmadi.
Sumber : iNews.id
