pelita.online – Australia memulai referendum publik pada Selasa (3/10/2023) untuk pengambilan keputusan mengenai pengesahan Suara Masyarakat Adat di Parlemen. Kecenderungan hasilnya mulai terlihat.
Meskipun mayoritas warga Australia akan memberikan suara pada tanggal 14 Oktober, mereka yang tidak dapat memberikan suaranya dapat memilih di tempat pemungutan suara tertentu di seluruh negeri mulai hari Selasa.
Sejauh ini, referendum itu kemungkinan besar akan gagal meloloskan Suara Masyarakat Adat. Ini dikarenakan penolakan kuat dari para pemilih berusia lanjut dan mereka yang tinggal di luar kota.
“Namun, dengan waktu kurang dari dua minggu sebelum pemungutan suara ditutup pada 14 Oktober, mereka yang menentang proposal tersebut memimpin kelompok ya sebesar 53% berbanding 38%,” menurut jajak pendapat YouGov terhadap 1.563 pemilih yang diterbitkan pada Rabu (4/10/2023), dikutip Reuters.
Adapun sekitar 9% dari mereka yang disurvei masih ragu-ragu.
Jajak pendapat YouGov menemukan bahwa oposisi paling kuat terjadi di daerah pedesaan atau pinggiran kota, di mana hampir dua pertiga pemilih tidak menyetujui amandemen tersebut. Lebih dari dua pertiga dari mereka yang berusia 65 tahun ke atas menentang amandemen tersebut.
“Data jelas menunjukkan bahwa persaingan ini lebih ketat di wilayah metro dalam namun kampanye Yes (setuju) masih kesulitan untuk menjangkau seluruh negeri,” kata direktur jajak pendapat dan penelitian akademis YouGov, Amir Daftari.
Suara Masyarakat Adat Parlemen direkomendasikan oleh sebuah dokumen bersejarah pada tahun 2017 yang disebut Pernyataan Uluru. Disusun oleh lebih dari 250 pemimpin masyarakat adat, pernyataan ini dianggap sebagai seruan terbaik untuk melakukan reformasi terhadap isu-isu yang berdampak pada warga suku-suku itu.
Jika disetujui, reformasi tersebut akan mengakui masyarakat Aborigin dan Penduduk Pribumi Selat Torres dalam konstitusi negara tersebut dan membentuk badan permanen bagi mereka untuk memberikan masukan kepada pemerintah.
Para pendukungnya mengatakan bahwa hal ini akan memberikan hasil yang lebih baik bagi masyarakat Aborigin dan Penduduk Pribumi Selat Torres, yang mempunyai harapan hidup lebih rendah, dan hasil kesehatan dan pendidikan yang jauh lebih buruk dibandingkan warga Australia lainnya.
Namun mereka yang menentangnya berpendapat bahwa suara tersebut sebagian besar merupakan isyarat simbolis yang akan gagal dalam mewujudkan perubahan. Hal tersebut juga dapat melemahkan struktur pemerintahan Australia yang ada.
Australia terakhir kali mengadakan referendum pada tahun 1999, ketika Australia menolak peluang untuk menjadi republik. Hanya delapan dari 44 referendum di Australia yang berhasil, yang terbaru pada tahun 1977. Tidak ada satupun yang berhasil tanpa dukungan bipartisan.
sumber : cnbcindonesia.com
