Pelita.online – Universitas Gadjah Mada (UGM) sedang menyiapkan kajian mengenai penyebab meninggal dan sakitnya ratusan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Pemilu 2019.
“Kajian bertujuan melihat secara komprehensif apa saja faktor penyebabnya,” kata Koordinator Kelompok Kerja Kajian Pemilu UGM, Abdul Ghaffar Karim dalam jumpa pers bertajuk Tanggapan UGM Terhadap Kejadian Sakit dan Meninggalnya Petugas dalam Pemilu 2019, Yogyakarta, Kamis (9/5) seperti dilansir Antara.
Abdul Ghaffar menerangkan riset untuk menelisik penyebab kematian para petugas pemilu akan dilakukan selama beberapa pekan ke depan, dan belum bisa dipastikan sampai kapan kajian akan rampung.
Tim pengkaji penyebab meninggal dan sakitnya para petugas penyelenggara pemilu di lapangan tersebut, kata Abdul Ghaffar, harus dilihat dari berbagai sudut keilmuan.
Dekan Fisipol UGM Erwan Agus Purwanto mengatakan anggota tim kajian berasal dari Fisipol, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan (FKKMK), dan Fakultas Psikologi UGM.
Erwan mengungkapkan setiap fakultas akan mengirimkan dua orang anggota. Para anggota tim, lanjutnya, bakal segera berkumpul dulu untuk membahas teknis di lapangan.
Selain itu, untuk membuat lebih komprehensif kajian tim tersebut, Erwan mengatakan mereka juga akan bekerja sama dengan 10 kampus di Indonesia yang memiliki kajian tentang pemilu seperti Universitas Lampung, Universitas Indonesia, Universitas Airlangga, dan Universitas Cendrawasih.
“Pekan ini tim akan mulai bekerja,” kata dia.
Saat ditanya perihal dugaan kematian ratusan petugas penyelenggara pemilu tersebut, Abdul Ghaffar mengatakan memang sejauh ini ada sejumlah dugaan dari mulai sisi psikis, medis, dan lainnya.
Ada yang menduga kasus itu disengaja untuk mengacaukan pemilu, dan di sisi lain ada yang berpendapat para petugas jatuh sakit dan kemudian meninggal karena depresi akibat tudingan melakukan kecurangan.
“Dugaan awal (penyebab kematian) tekanan dari elite politik, tapi kami akan pastikan hasil kajian lapangan lebih dulu,” katanya.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pun menyatakan akan turut melakukan penyelidikan atas fakta-fakta penyebab ratusan anggota KPPS meninggal. Komnas HAM tidak membentuk tim baru, hanya menambah tugas tim pemantau pemilu yang sudah ada.
“Tim pemantau ini kami berikan tugas tambahan untuk melakukan penggalian fakta terhadap apa yang sebetulnya terjadi sehingga begitu banyak yang menderita, hingga meninggal dunia dan sakit,” ujar Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik saat konferensi pers kantornya, Jakarta, Kamis (9/5).
Taufan mengatakan keputusan menyelidiki fakta merupakan hasil sidang paripurna Komnas HAM. Keputusan itu merupakan tindak lanjut dari informasi yang diperoleh dari media massa dan aduan yang masuk.
“Tim ini akan segera bekerja Insyaallah hari Senin sudah mulai ke lapangan. Sebelum tanggal 22 Mei, kita harapkan sudah ada hasil dari penggalian fakta oleh tim pemantau pemilu,” ucap Taufan.
Hingga Selasa (7/5) tercatat total 554 petugas KPPS, panwas, dan polisi meninggal terkait pelaksanaan pemungutan suara hingga penghitungan Pemilu 2019 yang melelahkan.
Rinciannya: petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal sebanyak 440 orang dan ada petugas yang sakit 3.788 orang. Kemudian 92 panwaslu meninggal, 398 rawat inap, 1.592 rawat jalan.
Lalu, dari pihak polisi tercatat ada 22 anggota yang tewas karena dinilai keletihan mengawal proses panjang pemilu.
Sumber : cnnindonesia.com
