Pelita.online – Ketua Yayasan Lembaga Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati menilai revisi UU KPK yang telah disahkan DPR ditujukan untuk kepentingan elite politik. Ia menilai eks Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly punya peran penting dalam memperlancar perencanaan Revisi UU KPK.
“Jadi kalau kita lihat mulai dari 2015, ketika revisi ini bergulir, maka pemain utama adalah Pak Yasonna Laoly berdasarkan jejak digital yang ada saya baca,” ujar Asfinawati dalam diskusi Polemik bertajuk ‘Perppu, Apa Perlu?’ di The Consulate and Launge, Jl Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu (5/10/2019).
“Dan kalau kita lihat, Pak Yasonna dari PDIP dan ternyata ada kemelut bahwa dia tidak berdiskusi dengan Presiden. Dia hanya melakukan mengklaim bahwa dia berdiskusi dengan Presiden. Jadi ada persoalan pada 2015,” lanjut Asfinawati.
Dia melanjutkan dugaan adanya kepentingan politik itu juga diperkuat ketika Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengeluarkan isu pemakzulan jika Jokowi mengeluarkan Perppu. Hal itu menjadi menjadi pertanyaan baginya.
“Kemudian kalau kita lihat yang menolak kemarin ada saya dengar soal impeach, hati-hati, Pak Presiden bisa dimakzulkan. Itu saya tidak tahu maksudnya. Apakah mau mengingatkan dengan baik apakah mengancam dari Pak Surya Paloh, kita harus tanya kepada beliau apa maksudnya mau mengingatkan apa mengancam,” ucapnya.
Kemudian pernyataan dari beberapa elite politik yang menolak Perppu KPK. Hal itu yang juga dinilai Asfinawati menguatkan dugaan kepentingan politik.
“Dan kemudian banyak sekali, ada tiga elite politik dari PDIP yang langsung melakukan penolakan, bahkan saya baca anggota DPR Arteria Dahlan mengatakan dinikmati dululah, begitu. Dari Sekjen PDIP Pak Hasto juga bilang menolak Perppu,” katanya.
“Jadi tidak pantas bangsa ini mempertaruhkan pemberantasan korupsi hanya untuk segelintir orang. Ini segelintir partai politik dan segelintir orang di partai politik itu,” imbuh Asfinawati.
Asfinawati mendesak Jokowi tetap percaya diri mengeluarkan Perppu KPK. Sebab, ada ratusan ribu orang yang menolak UU KPK.
“Saya mau bilang, kita bilang, Jokowi harus percaya (untuk mengeluarkan Perppu KPK). Dia didukung oleh ratusan ribu orang, puluhan ribu guru besar, dan juga ribuan dosen yang nolak (UU KPK). Tapi ya jejak digital yang terlihat ya cuma orang-orang itu saja (yang menolak),” ujar Asfinawati.
“Partai kan orangnya itu-itu saja. Jadi ini betul-betul diuji kenegarawanan Presiden, apakah mendengarkan rakyat atau parpol. Presiden harus ingat, Presiden dipilih oleh rakyat,” imbuhnya.
Sumber : Detik.com
