Jakarta, Pelita.Online – Bank Indonesia (BI), Kementerian Perhubungan dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sepakat dalam pengembangan integrasi sistem pembayaran elektronik bidang transportasi yang meliputi pembayaran transportasi antar moda darat, laut, udara dan perkeretaapian, serta perparkiran dan jalan berbayar.
Lewat integrasi tersebut, nantinya masyarakat akan dapat menggunakan uang elektronik dari berbagai penerbit pada berbagai moda transportasi.
“Jadi kalau seandainya dulu satu moda transportasi hanya bisa melayani 4 uang elektronik, sekarang semua bisa. Tetapi harus berbasis teknologi SAM (Secure Acces Module) multiapplet,” kata Gubernur BI Agus Martowardojo dalam sambutannya pada acara penandatanganan nota kesepahaman di JCC Senayan, Jakarta, Rabu (6/9/2017).
Pelaksanaan integrasi pembayaran tersebut awalnya akan dimulai dari wilayah Jabodetabek terlebih dahulu lantaran dianggap menjadi cerminan moda transportasi yang berbeda-beda dan lalu lintas atau komuter yang cukup tinggi dalam sehari.
Komitmen akan dilakukannya integrasi tersebut diharapkan bisa meningkatkan efisiensi layanan publik melalui penerapan pembayaran secara non tunai. Hal ini sangat penting, mengingat besarnya tuntutan akan layanan pembayaran yang semakin aman, lancar, dan efisien, seiring pesatnya perkembangan teknologi informasi.
Untuk mendorong pelaksanaan integrasi oleh seluruh pihak terkait, dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BI dan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) dan kesepakatan bersama antara BPTJ dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan seluruh operator pengelola moda transportasi yang beroperasi di wilayah Jabodetabek, yaitu Perum Damri, Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta, PT KAI Commuter Jabodetabek, PT Jakarta Propertindo, PT Transportasi Jakarta, PT Mass Rapid Transit Jakarta, PT Railink.
Kesepakatan ini akan mengikat operator pengelola moda transportasi yang beroperasi di wilayah Jabodetabek untuk ikut serta berkomitmen dalam rencana integrasi sistem pembayaran elektronik transportasi antar moda di wilayah Jabodetabek.
“Ke depan, moda transportasi ini akan dibuat lebih efisien agar bisa membuat layanan publik lebih baik. Ini adalah satu langkah maju dari gerakan nasional non tunai, yang semula sudah dimulai di bansos, elektronifikasi jalan tol, dan sekarang masuk di transportasi, tapi di lingkungan Jabodetabek karena di sini adalah cerminan moda transportasi yang beragam,” tukas Agus.
Detik.com
