Jakarta, Pelita.Online – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan ada 5.108 unit rumah KPR Sejahtera FLPP dan subsidi selisih bunga (SSB), yang belum dimanfaatkan oleh debitur, atau menganggur. Padahal, pemerintah mengeluarkan uang cukup besar untuk subsidi rumah, dalam rangka menyediakan kebutuhan rumah MBR.
Direktur Utama Bank PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN), Maryono mengatakan jumlah itu kecil dibandingkan jumlah rumah subsidi yang sudah disalurkan lewat BTN. Rasionya hanya sekitar 0,02%.
“Yang tidak dihuni itu cuma 5 ribu. Kami biayai 3,3 juta itu 0,02%. Kecil sekali,” kata Maryono saat ditemui di Plaza Mandiri, Kamis malam (5/10/2017).
Menurutnya, alasan rumah-rumah tersebut belum dihuni bisa terjadi oleh dua hal. Pertama, lantaran pembeli rumah harus menyiapkan berbagai kebutuhan terlebih dahulu sebelum menempati rumah, atau bisa jadi mengalami perpindahan lokasi kerja sehingga rumah tersebut harus ditinggal dulu.
Namun demikian, Maryono mengatakan, BTN selalu mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Terutama untuk pemeriksaan penerima KPR subsidi agar perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian/pengawasan KPR sejahtera dan SAA/SSB yang dilakukan BTN sesuai aturan.
“Kami dari BTN selalu ingatkan kepada penghuni KPR kalau dia janji, mundur terus akan dikasih penalti. Apa dia mau bayar bunga subsidi atau non subsidi. Tapi kalau dengan alasan jelas, bahwa tunggu 3 bulan, karena kami harus ikuti UU pemerintah,” tutupnya.
Detik.com
