Jakarta, Pelita.Online – Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan – Sandiaga Uno mendapatkan hantaman keras pada awal kepemimpinannya. Mereka dikritik oleh masyarakat maupun DPRD DKI Jakarta terkait bengkaknya beberapa nomenklatur dalam Rancangan APBD DKI Jakarta 2018.
Akhirnya eksekutif dan legislatif melakukan pencoretan terhadap beberapa program. Walaupun sudah memangkas anggaran, ternyata dalam Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta memutuskan adanya kenaikan di RAPBD DKI 2018 sekitar Rp 6.679.471.281, dari Rp 77.110.685.760.609 menjadi Rp 77.117.365.231.890.
Beberapa anggaran yang sudah dicoret, seperti anggaran untuk perbaikan kolam air mancur DPRD yang sebesar Rp 620 juta dicoret dan dana kunjungan kerja Anggota DPRD di potong Rp 43 miliar. Selain itu anggaran kunker anggota dewan juga ikut dipangkas. Anggaran kunker yang semula mencapai Rp 107 miliar kini menjadi Rp 64 miliar.
Kemudian dana hibah untuk ormas Laskar Merah Putih dipangkas dari Rp 500 juta menjadi Rp 100 juta dan dana hibah untuk Paguyuban Werdatama Jaya dan yayasan pensiunan provinsi DKI Jakarta juga dicoret.
Sekretaris Daerah (Sekda) DKI, Saefullah mengatakan, naiknya RAPBD DKI 2018 dikarenakan adanya peningkatan dividen dari beberapa BUMD.
“Pertama dari segi pendapatan, kita sangat optimis terhadap angka yang kita tetapkan. Karena tahun ini laporan BPRD DKI Tahun 2017 melebihi target sekitar Rp 300 miliar. Berdasarkan itu kita akan amat yakin 2018 kita target kan akan tercapai. Pak Maikel sebagai BPKAD itu kekurangan itu diambil dari tambahan dividen BUMD,” jelasnya di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (29/11).
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada DPRD yang telah menyepakati APBD 2018.
“Jadi, Alhamdulillah APBD sudah disepakati dan kami terima kasih sekali pada seluruh jajaran dan apresiasi pada ketua DPRD pada ketua fraksi ketua Banggar yang sudah mempermudah masalah ini,” katanya.
Anies secara khusus mengapresiasi langkah Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi yang dengan tegas mencoret anggaran-anggaran yang tidak perlu. Dia mengaku melakukan komunikasi dengan Pras terkait asal-usul dari anggaran kolam tersebut.
“Tapi sikap pak Pras begitu ketika saya kontak. Pas bicara sama beliau Senin siang. ya udah dihapus saja. Kelihatannya kaya orang punya ikan perlu kolam. Setiap tahun muncul. Kita sudah bereskan itu,” ujar Anies.
Merdeka.com
