Jakarta, Pelita. Online – Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan usulan gubernur Jakarta melalui Presiden dan DPRD hanya sebatas usulan. Djarot menyerahkan usulan tersebut pada DPR RI.
“Biar saja nggak apa-apa (diprotes). Karena ini sifatnya FGD (focus group discussion) dan menyerap aspirasi, silakan nanti membahas dan mendetailkan di DPR,” kata Djarot di kantor BIN, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat (22/9/2017).
Djarot mengklarifikasi penolakan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pada masa lalu terkait revisi Undang-undang Nomor 29 Tahun 2017 tentang DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara. Sikap Ahok, menurut Djarot, menentang pemilihan langsung dari fraksi DPRD. Sedangkan yang diusulkan Djarot adalah gubernur dipilih oleh presiden dan disetujui di DPRD.
“Pak Ahok nggak setuju karena yang memajukan itu DPRD, fraksi-fraksi. Yang kami usulkan yang mengajukan itu presiden, sama seperti wali kota (Jakarta) ini loh, kan yang mengajukan gubernur. Nanti yang menentukan DPRD, gitu loh,” jelas Djarot.
Djarot memaparkan saat ini belum terlihat jelas keistimewaan Jakarta sebagai daerah khusus ibukota. Dirinya mengatakan usulan tersebut untuk memperkuat posisi Jakarta.
“Ini untuk memperkuat, memperkuat Jakarta, menyatukan karena daerah istimewa loh ini. Ini kan daerah istimewa ini, memperkuat keistimewaan ini,” sebutnya.
Mantan Wali Kota Blitar ini menyebut tidak mempermasalahkan siapa presiden yang akan menjabat nanti. Namun ia menekankan posisi Jakarta sebagai daerah istimewa harus setara dengan daerah-daerah lainnya
“Siapapun presidennya tidak peduli, tetapi untuk membangun ibu kota yang kuat itulah keistimewaannya,” terangnya.
“DIY punya keistimewaan, ini hanya berlaku di Jakarta loh ya, jangan kamu lebar-lebarin loh ya. Papua punya istimewa, mana lagi? Aceh, punya keistimewaan sendiri,” sambungnya.
Djarot menjelaskan pengalamannya yang sering menemukan kasus pertikaian antar pasangan kepala daerah di tengah-tegah masa jabatan. Hal tersebut, menurut, Djarot sangat riskan karena posisi Jakarta yang sangat sentral.
“Jakarta tidak bisa dilepaskan dari pemerintah pusat. Jakarta tidak bisa dilepaskan kawasan penyangga lainnya. Makanya kalau bicara Jakarta kita harus bicara masalah daerah penyangga, Jabodetabek, ini harus kita bicarakan,” tegasnya.
Sebelumnya, Fraksi PAN di DPR mempertanyakan niat Djarot dengan mengungkit masa lalu.
“Bukannya dulu Pak Djarot paling menentang? Ketika UU Pilkada dikembalikan ke DPR, bahkan Ahok kan keluar dari Gerindra karena enggak setuju,” ujar Sekretaris F-PAN DPR Yandri Susanto di Hotel Mercure Ancol, Jalan Pantai Indah Ancol, Jakarta Utara, Kamis (21/9).
Yandri mengatakan sebaiknya Djarot punya sikap konsisten. Menurut Yandri, sistem pemilihan gubernur DKI saat ini yang terbaik.
“Saya kira Pak Djarot konsisten aja dan ini jalan yang terbaik bahwa masyarakat memilih pemimpinnya secara langsung,” tutur Yandri.
Detik.com
