Pelita.Online – Kehadiran aparat Brimob dengan senjata laras panjang di beberapa kantor Sekretariat partai politik Gerindra di Jawa Tengah dengan alasan kegiatan patroli dianggap justru membuat ketakutan dan menciptakan intimidasi.
Terlebih, kehadiran petugas Brimob tersebut tidak dengan menunjukkan surat perintah, seperti peristiwa Brimob datang ke kantor DPC Gerindra Kota Semarang dan DPD Gerindra Jawa Tengah.
Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra Fadli Zon menyatakan tidak terima dengan kedatangan Brimob bersenjata ke kantor wilayah parpolnya tersebutl tanpa disertai surat dan alasan yang jelas. Ia menyebutkan hal tersebut mencederai demokrasi. Apalagi, sambungnya, Gerindra merupakan partai oposisi saat ini.
“Masuknya oknum-oknum dari aparat dengan alasan patroli itu tidak menggunakan suatu SOP yang jelas, tidak menggunakan surat maupun alasan-alasan yang cukup, apalagi dengan menggunakan senjata laras panjang, ini tentu mencederai dan melukai demokrasi. Kami dari DPP tentu tidak terima dengan ini. Hal ini tidak bisa dibiarkan”, ungkap Fadil Zon di depan wartawan di kantor DPC Gerindra Kota Semarang, Minggu (6/5) malam.
Fadli juga meminta agar tindakan Brimob di kantor Parpol tersebut diusut karena dianggap telah melakukan intimidasi.
“Kita harus usut siapa yang berada dibelakang operasi patroli ilegal terhadap Parpol khususnya Gerindra, karena ternyata sudah berkali-kali. Termasuk juga mempertanyakan adanya rencana untuk pengerahan orang di dalam car free day menggunakan kaos #2019GantiPresiden. Ini saja saya kira sudah melanggar, tidak ada masalah di dalam orang menggunakan kaos 2019 ganti presiden. Tidak boleh ada larangan sikap dan berpendapat,” tambah Fadli didampingi musisi Ahmad Dhani dan Ketua DPD Gerindra Jateng Abdul Wahid derta Ketua DPC Gerindra Kota Semarang Sigit Ibnugroho.
“Jangan sampai institusi Kepolisian yang kita harapkan untuk kepentingan rakyat menjadi alat kekuasaan.”
Atas sikap Brimob tersebut, ia menyatakan Gerindra akan melaporkan itu kepada pihak Propam Polda Jateng sesuai mekanisme internal Polri. Bila nantinya terbukti ada pelanggaran, Fadli meminta agar oknum-oknum aparat yang terlibat untuk dicopot.
“Apakah yang dilakukan itu sudah sesuai prosedur atau SOP, kalau sesuai apa instruksinya, siapa yang menginstruksikan di belakang itu, karena menurut saya di negara demokrasi manapun tidak boleh ada upaya intimidasi terhadap Parpol. Apalagi masuk secara fisik tanpa diundang. Kalau diundang saya kira tidak masalah. SOP-nya tunjukin dong kepada kita, suratnya mana, operasi apa namanya dengan mendatangi Parpol, apalagi dengan membawa senjata laras panjang. Kita bukan teroris. Kalau cari kaos kan tinggal tanya, mau minta kita kasih”, ujar Fadli yang juga Wakil Ketua DPR RI.
 Ketua DPC Gerindra Kota Semarang Sigit Ibnugroho (kedua dari kanan) didampingi Kapolrestabes Semarang Kombes Abiyoso Seno Aji, Kasat Brimob Polda Jateng KOmbes Tory Kristanto, dan Kabid Humas Polda Jateng Kombes Agus Triatmaja mengklarifikasi duduk perkara soal patroli anggota brimob berseragam lengkap ke kantor parpol yang ia pimpin di Semarang, Minggu (6/5). (CNN Indonesia/Damar Sinuko) |
Klarifikasi Soal Salah Paham dari Ketua DPC Gerindra
Sebelumnya, pada Minggu (6/5) siang, Ketua DPC Gerindra Kota Semarang Sigit Ibnugroho mengklarifikasi peristiwa patroli Brimob Polda Jawa Tengah bersenjata di kantor DPC partainya hanya salah paham karena ada miskomunikasi dari pihak internal DPC Gerindra.
Sigit mengklarifikasi itu usai bertemu dengan Kapolrestabes Semarang Kombes Polisi Abiyoso Seno Aji, Kasat Brimob Polda Jateng Kombes Polisi Tory Kristanto dan Kabid Humas Polda Jateng Kombes Polisi Agus Triatmaja di Maporestabes Semarang, Minggu (6/5) siang.
Menurut Sigit, cerita soal pihak yang menanyakan keberadaan kaus #2019GantiPresidenternyata bukan dari personel Brimob, melainkan dari penjaga kantor DPC yang saat itu tengah mengobrol bersama rekannya saat petugas Brimob datang berpatroli.
Informasi itu yang kemudian berujung pada miskomunikasi di lingkup staf kantor DPC Gerindra Semarang yang kemudian diterima Sigit selaku Ketua DPC.
“Ini salah paham dan miskomunikasi ternyata. Pertanyaan tentang kaus bukan datang dari petugas Brimob, namun dari salah seorang penjaga kantor Gerindra. Tadi sudah kami luruskan dengan bapak-bapak polisi,” ujar Sigit.
Di tempat yang sama, Kasat Brimob Polda Jateng Kombes Polisi Tory Kristanto menjelaskan patroli yang dilakukan jajarannya sudah sesuai standar yang ada, termasuk dengan membawa senjata lengkap dan rompi.
Tory pun menampik bila patroli hanya dilakukan di Kantor Sekretariat Gerindra, namun juga ke parpol lain termasuk kediaman paslon dan rumah pemenangan paslon.
“Jajaran kami sudah sesuai standar, di situ memang dengan senjata dan rompi. Di Parpol lain, kami juga patroli dengan senjata. Karena ini misi pengamanan pilkada. Kami melakukan patroli datang ke kantor Parpol tidak hanya di Gerindra, tapi juga Parpol lain, PDIP, PKS, Perindo, semualah,” ucap Tory. “Jadi tidak hanya kantor parpol tapi juga kediaman paslon serta rumah pemenangan termasuk KPU dan Bawaslu.”
Kapolrestabes Semarang Kombes Abiyoso Seno Aji pun berharap masyarakat di Kota Semarang tidak terpancing dengan kabar atau berita-berita yang memancing dan memprovokasi berkaitan dengan politik, terutama di media sosial.
“Di masa pilkada dan jelang pilpres ini harus diakui bila suhu politik memanas di pusat, namun diharapkan tidak perlu terjadi di daerah khususnya Kota Semarang,” ujar Seno.
cnnindonesia.com
