Pelita.Online, Jakarta — Facebookmengaku telah menghapus empat akun grup pemberontak yang berperang melawan militer Myanmardari jejaring sosialnya.
Hal ini dinyatakan Facebook sebagai bentuk pencegahan terhadap bahaya offline dengan cara menghapus akun kelompok-kelompok yang mereka cap sebagai ‘organisasi berbahaya’.
Seperti dilansir Reuters pada Selasa (5/2), Facebook menyatakan akan menghapus pujian, dukungan, dan perwakilan dari beberapa grup yang sudah dilarang sebelumnya.
Mereka adalah Tentara Arakan, Tentara Aliansi Demokrasi Nasional Myanmar, Tentara Kemerdekaan Kachin, dan Tentara Pembebasan Nasional Ta’ang.
“Dalam upaya untuk mencegah dan menghancurkan bahaya offline, kami tidak mengizinkan organisasi atau individu yang menyatakan misi kekerasan atau ikut berperan dalam melakukan kekerasan untuk memiliki akun di Facebook,” dikutip dari pernyataan Facebook hari ini.
Langkah ini dilakukan Facebook setelah perusahaan itu dikritik karena tidak melakukan upaya lebih untuk mencegah penyebaran konten berisi kekerasan dan kebencian yang telah tersebar luas seiring memanasnya konflik di Myanmar.
Facebook juga menyatakan telah melarang ratusan akun serupa sejak Agustus lalu.
Meskipun begitu, kelompok yang menjadi target Facebook terbatas pada kelompok pemberontak etnis atau minoritas yang telah berperang melawan pemerintahan Myanmar sejak memperoleh kemerdekaan dari Inggris pada 1948.
Diketahui, empat grup yang dinyatakan Facebook itu belum menandatangani perjanjian gencatan senjata dengan pemerintah. Mereka juga merupakan kelompok yang sering bersitegang dengan militer Myanmar beberapa tahun terakhir.
Salah satunya adalah Tentara Kemerdekaan Kachin yang merupakan kelompok terkuat diantara pemberontak lainnya di daerah utara.
Sedangkan Tentara Arakan telah bersitegang di bagian barat Mayanmar sejak Desember dan telah menyebabkan lebih dari 5.000 orang mengungsi. Kelompok ini juga sempat membuat serangan pada Januari lalu yang menyebabkan 13 polisi perbatasan terbunuh.
Dituduh Menyerang Warga Sipil
Facebook menyatakan larangannya terhadap akun kelompok bersenjata itu didasari oleh langkah pencegahan terhadap kekerasan kepada warga sipil. Perusahan itu berdalih ingin memutus pelayanan yang digunakan oleh kelompok-kelompok itu untuk menyebabkan kekerasan yang lebih buruk lagi nantinya.
Dihubungi terpisah, juru bicara Tentara Arakan Khine Thu Kha membantah tuduhan tersebut. Ia mengatakan kelompoknya tidak pernah menyerang warga sipil. Ia pun mempertanyakan sikap Facebook yang lebih berpihak kepada pemerintah dari pada kepada kelompok minoritas.
Sementara itu, Juru Bicara Tentara Pembebesan Nasional Ta’ang Mong Aik Kyaw mengkonfirmasi laman Facebook grupnya sudah dilarang. Namun, ia menolak mengkomentari tuduhan Facebook itu.
Sedangkan grup lainnya tidak memberikan tanggapan apapun terkait tuduhan dan pelarangan tersebut.
Beberapa akun terkait kelompok bersenjata di Myanmar pertama kali dihapus oleh Facebook pada akhir Agustus lalu.
Hal ini dilakukan setelah misi pencari fakta dari PBB menyerukan pemanggilan jenderal-jenderal Myanmar untuk diadili atas tuduhan pembunuhan masal dan perkosaan beramai-ramai terhadap Muslim Rohingya dengan niat melakukan genosida.
Di tahun 2017, militer Myanmar menyebabkan pertempuran di negara bagian Rakhine. Peristiwa itu disebut sebagai tanggapan terhadap pemberontakan Rohingya sebelumnya. Akibatnya, menurut laporan PBB, kerusuhan itu menyebabkan lebih dari 730 ribu orang Rohingnya mengungsi ke Bangladesh.
Laporan khusus milik Reuters pada Agustus lalu juga menemukan Facebook telah gagal menanggapi peringatan soal serangan terhadap kelompok minoritas seperti Rohingya.
CNN Indonesia
