pelita.online – Presiden Joko Widodo atau Jokowi langsung menyinggung soal isu kedaulatan wilayah dalam pertemuan bilateral pertamanya dengan Perdana Menteri Kepulauan Cook Mark Brown. Negara ini tergabung dalam Pacific Islands Forum, yang juga diisi oleh Vanuatu, negara yang paling keras mendukung Papua Merdeka.
Jokowi bertemu Brown yang saat ini memimpin Pacific Islands Forum. Jokowi pun berharap kedua negara dapat mewujudkan kerja sama yang menjadikan kawasan pasifik yang damai, stabil, dan sejahtera dengan semangat kolaborasi dan saling menghormati kedaulatan serta integritas wilayah masing-masing.
“Saya yakin Yang Mulia memiliki pandangan sama dan menyuarakan hal tersebut di Pacific Islands Forum,” kata Jokowi kepada Brown, dalam pertemuan mereka di di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT G7 di Hiroshima, Jepang, Sabtu, 20 Mei 2023.
Ini merupakan pertemuan perdana kedua pemimpin sejak Indonesia dan Kepulauan Cook membuka hubungan bilateral sejak 2019. Jokowi mengatakan bahwa Indonesia juga merupakan negara Pasifik.
Oleh karena itu sebagai satu keluarga Pasifik, kata Jokowi, Indonesia dan Kepulauan Cook harus bersatu dan bersama-sama menghadapi tantangan isu kelautan dan perubahan iklim yang akan dihadapi di masa mendatang. Indonesia, kata dia, ingin terlibat lebih dalam mendukung pembangunan di negara-negara Pasifik.
“Kami juga tengah mengembangkan peta jalan kerja sama pembangunan di Pasifik sebagai tindak lanjut Indonesia-Pacific Forum for Development,” kata Jokowi.
Selama ini, Vanuatu adalah salah satu negara pendukung Papua Negara yang membuat Indonesia beberapa kali melayangkan protes. Vanuatu menggunakan isu hak asasi manusia di Papua.
Terakhir pada September 2021, Indonesia mengecam perilaku Vanuatu yang kembali menyalahgunakan Dewan HAM untuk melakukan berbagai propaganda politik dan tuduhan tidak berdasar terhadap situasi HAM di Provinsi Papua dan Papua Barat.
Selain Vanuatu, Pacific Island Forum juga diisi oleh Fiji. Pada 2017, Fiji sebenarnya sempat menyatakan penolakan atas Papua Merdeka. Menteri Pertahanan dan Keamanan Nasional Fiji saat itu, Ratu Inoke Kubuabola, menjelaskan bahwa Fiji konsisten mendukung kedaulatan Indonesia sebagaimana diatur dalam Piagam Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) yang di dalamnya menyebutkan bahwa setiap negara harus menghormati kedaulatan negara lain.
“Kami menghormati kedaulatan Indonesia di Papua Barat,” kata Ratu Inoke. Pernyataan ini disampaikan Inoke saat meneken kesepakatan dengan Menteri Pertahanan Indonesia saat itu, Ryamizard Ryacudu.
Ryamizard menyebut pihaknya selalu memberikan perhatian terhadap kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Fiji. “Guna memudahkan koordinasi kerjasama pertahanan negara saya akan mendorong untuk segera dibuka dan ditempatkan Atase Pertahanan Indonesia di Fiji”, kata dia.
Lalu di tahun 2019, Ratu Inoke juga bertemu dengan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia saat itu, Wiranto. “Itu merupakan satu integritas wilayah nasional yang sudah dikukuhkan oleh PBB dan tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun, negara manapun,” kata Ratu Inoke saat itu, ketika bicara tentang Papua dan Papua Barat.
Sehingga awal Januari 2023 ini, Jokowi resmi menerbitkan UU Nomor 2 Tahun 2023 yang mengatur kerja sama pertahanan antara Indonesia dan Republik Fiji. “Untuk menetapkan kerangka umum dalam rangka meningkatkan kerja sama bilateral bidang pertahanan,” demikian bunyi naskah kerja sama yang dilampir di UU ini, yang diteken Jokowi pada 3 Januari 2023.
Namun hubungan Indonesia dan Fiji terganggu pada Maret 2023. Pemerintah Indonesia mengirim nota diplomatik kepada Fiji menanggapi pertemuan Perdana Menteri Stiveni Rebuka dan Pemimpin Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat (ULMWP) Benny Wenda.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Teuku Faizasyah pada Kamis, 2 Maret 2023, mengkonfirmasi pengiriman nota diplomatik kepada pemerintah Fiji itu. “Kurang lebihnya dalan nota tersebut Indonesia menyampaikan kekecewaan yang mendalam atas pertemuan PM Fiji dengan seseorang yang mengklaim secara sepihak dirinya mewakili masyarakat Papua, Indonesia,” kata dia.
Baik kantor perdana menteri dan Kementerian Luar Negeri Fiji belum menanggapi secara publik surat diplomatik Indonesia itu.
Wenda dan Rebuka berjumpa dalam sela pertemuan negara-negara Pasifik di Nadi, Fiji, pada pekan lalu. Wenda, melalui media sosialnya mengatakan hubungan Fiji dan Papua Barat diperbaharui, menyusul terpilihnya Rebuka jadi perdana menteri negara itu.
“Suatu kehormatan untuk bertemu dengan Anda berdua dan mendiskusikan masa depan Melanesia dan Pasifik yang lebih luas,” kata Wenda yang juga bertemu dengan Wakil Perdana Menteri Fiji Biman Prasad.
Membagikan pose bersama Wenda di Twitter, PM Fiji mengaku mendukung United Liberation Movement for West Papua karena mereka adalah orang Melanesia. “Saya lebih berharap (ULMWP mendapatkan keanggotaan penuh Melanesian Spearhead Group atau MSG). Saya tidak menerima begitu saja. Dinamikanya mungkin sedikit berubah tetapi prinsipnya sama,” katanya.
ULMWP sudah 10 tahun mengajukan permohonan untuk menjadi anggota di kelompok MSG. Namun, hingga saat ini hanya mendapatkan status sebagai pengamat, sama seperti Timor Leste.
Sejauh ini belum pernah ada yang terang-terangan mendukung kelompok separatis Papua Merdeka di Indonesia. Sejumlah negara Pasifik kerap membawa isu kekerasan HAM di Papua ke PBB. Radio Free Asia, mengutip sumber, juga mengatakan, Pemerintah Fiji sebelum Rebuka juga tidak pernah menyampaikan dukungan seperti ini.’
sumber : tempo.co.id
