Jakarta, Pelita. Online – Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah meminta kepada Presiden Joko Widodo mengabaikan usulan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Sidarto Danusubroto yang melarang TNI AD menggelar nonton bareng film pengkhianatan G30S/PKI.
“Menurut saya jangan, jangan masuk ke konflik itu,” kata Fahri di Gedung DPR, Senin (18/9/2017).
Fahri menyarankan jika isi film soal G30S PKI dinilai tidak sesuai, maka pihak tersebut bisa mengungkap fakta lain lewat media film dan bukan melarang pemutaran tersebut.
Sebab saat ini banyak anak muda yang menggunakan media film sebagai sarana untuk menyampaikan aspirasi dan mengungkap fakta lain soal sebuah sejarah seperti tertuang dalam film tentang Muhammadiyah dan Bung Karno.
“Ada juga yang gerutu film-film itu tapi ya sudah lah, puter aja di bioskop,” ujarnya.
Menurut dia, semua pihak tidak perlu lagi melarang sebuah film dan buku. Sebab masyarakat sudah dewasa dengan pilihan-pilihannya.
“Apalagi itu pernah kita lakukan berkali-kali. Saya istilahnya kangen juga dengan film itu. Tapi kalau ada orang menganggap itu ada masalah, bikin film baru. Sekarang bikin film gampang, pakai youtuber aja,” tandasnya.
Teropongsenayan.com
