Jakarta, Pelita.Online – Penilaian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) pada laporan keuangan kementerian dan lembaga dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harusnya menjadi suatu kewajiban bukan suatu prestasi sehingga jangan terlalu cepat berpuas diri.
Presiden Jokowi kembali menegaskan itu saat membuka persiapan Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2017 dan Institusi Pengelola Keuangan Negara Lainnya, di Istana Bogor, Selasa (5/12/2017).
“WTP bukan lah sebuah prestasi melainkan memang kewajiban kita dalam menggunakan APBN,” kata Jokowi
Dia berharap pemerintah pusat bisa mempertahankan kewajibannya untuk mendapatkan opini WTP untuk laporan keuangan tahun 2017.
Caranya adalah dengan bekerja keras dan memastikan bahwa setiap rupiah uang rakyat digunakan sesuai tanggung jawab, sesuai aturan dan untuk kepentingan rakyat.
“Harus benar-benar dipastikan bahwa tidak ada satu rupiah pun uang rakyat dalam APBN yang dikorupsi. Ini perlu digaris bawahi,” kata Jokowi.
Untuk menghindari korupsi, Jokowi meminta jajarannya memanfaatkan teknologi yang kian berkembang.
Jokowi mengatakan, ia saat ini tengah menyiapkan peraturan presiden yang mengatur mengenai E-Budgeting dan E-Planning.
“Apabila sistem ini berjalan, saya meyakini semuanya menjadi transparan, mudah dipertanggungjawabkan, tidak ada ruang untuk bermain-main dengan APBN,” ujarnya.
Terakhir, Jokowi meminta agar setiap kementerian dan lembaga pemerintahan, pengguna APBN, agar terbuka dengan BPK.
Karena BPK adalah mitra pemerintah untuk memastikan tata kelola pemerintahan yang baik.
“Saya juga percaya BPK menjaga independensi, profesionalitas sepanjang proses pemeriksaan sehingga dengan niat dan kerja sama yang baik antara pemerintah pusat dan BPK saya percaya kepercayaan rakyat akan terus kita peroleh bersama,” ucap Jokowi.
Teropongsenayan.com
