Pelita.Online – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) membantah dana bantuan operasional sekolah (BOS) akan dihapus melalui revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas).
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbudristek, Anang Ristanto mengatakan tidak ada rencana pemerintah menghapus dana BOS. Pemerintah juga tak berencana menghapus tunjangan profesi guru (TPG).
“Dugaan itu tidak benar, tidak ada penghapusan BOS dan TPG di RUU Sisdiknas,” kata Anang melalui pesan singkat kepada CNNIndonesia.com, Rabu (23/3).
Meski demikian, Anang tak membantah ataupun mengonfirmasi salinan RUU Sisdiknas yang beredar di publik. Padahal, dugaan penghapusan dana BOS berasal dari draf itu. Pasal 8 dalam draf itu menyebut warga negara wajib ikut bertanggung jawab menanggung biaya pendidikan.
Anang hanya menyampaikan RUU Sisdiknas masih dalam tahap perencanaan. Dia menyebut Kemendikbudristek menerima berbagai masukan untuk menyempurnakan draf RUU Sisdiknas yang ada.
“Kami bekerja sekuat tenaga agar proses ini berjalan lancar dan rancangan selanjutnya siap dalam waktu dekat untuk disebarluaskan ke publik dan menerima masukan lebih luas,” ujarnya.
Dugaan penghapusan dana BOS dan TPG disampaikan oleh para pemerhati pendidikan. Direktur Utusan Khusus Pendidikan Vox Populi Institute Indonesia Indra Charismiadji menyebut hal itu bersumber dari pasal 8 RUU Sisdiknas.
“Jadi, kita boleh menyimpulkan masyarakat disuruh menanggung, berarti BOS mau dicabut dong?” ucap Indra dalam kanal Youtube Vox Populi Institute Indonesia, Minggu (20/3).
Dia menyampaikan selama ini warga negara tak membayar biaya pendidikan karena dana BOS. Indra mempertanyakan alasan Kemendikbudristek mewajibkan kembali warga negara membayar biaya pendidikan jika BOS tak dihapus.
“Kita berharap mereka (Kemendikbudristek) bisa jelaskan lebih detail konsepnya bagaimana,” tuturnya.
sumber : cnnindonesia.com
