Pelita.Online, Jakarta — Sebanyak lima nama mengisi struktur keanggotaan Komite Ad Hoc Integritas PSSI. Selain tujuh nama, tiga nama lain juga diangkat sebagai penasihat.
Ketua Komite Ad Hoc Integritas diisi Ahmad Riyadh yang juga Ketua Asprov PSSI Jawa Timur dan mantan Sekjen PSSI, Azwan Karim, didapuk sebagai wakilnya.
Sedangkan anggota yang ditunjuk yakni Abdul Rahmad Budiono (Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang), Brigjen Polisi Hilman SIK dan Daru Trisadono (Kejagung).
“Sesuai amanat Exco di Kongres PSSI, dalam dua pekan kami akan membentuk struktur keanggotaan tim Komite Ad Hoc Integritas.”
“Dari nama yang ada, sebagian ada yang administrasi dengan instansinya masih dalam tahap surat menyurat,” ucap Riyadh pada konferensi pers di Kantor PSSI FX Sudirman, Jumat (1/2).
 Kantor PSSI saat digeledah Satgas Anti Mafia Bola dari Polri. (Foto: Dok. Divisi Humas Polri) |
Selain memastikan lima orang yang masuk dalam strukur keanggotaan, Komite Ad Hoc Integritas PSSI juga didukung tiga orang sebagai penasihat. Ketiganya yakni, mantan Kapolri Badrodin Haiti, Dr Nur Rachmat yanng merupakan Jampidum di Kejaksaan Agung dan Muhammad Saleh, Guru Besar UNAIR yang juga mantan Wakil Ketua Umum Mahkamah Agung.
Selanjutnya, tugas pertama Komite Ad Hoc Integritas yakni program internal selama sebulan. Salah satunya untuk berkoordinasi dengan pihak Kepolisian, Kejaksaan, Kemenpora, pemerintah dan instansi lain.
Riyadh yang pernah menjabat sebagai Komite Banding PSSI di tahun 2011 itu menyatakan jumlah lima orang yang terlibat di Komite Ad Hoc Integritas saat ini terbilang cukup. Ia bakal melihat perkembangan intensitas pekerjaan sebelum memutuskan untuk menambah dua personel lain.
Sebelum kompetisi dimulai, Tim Ad ahoc Integritas memiliki kesempatan untuk me-review hal-hal yang kurang tepat untuk disempurnakan, tata aturan, legal yang semuanya bertujuan supaya integritas PSSI terjaga.
Lihat juga: |
“Integritas itu adalah kumpulan kedisiplinan, hukum, etika. Hasilnya, nanti kita akan buat rekomendasi etika dalam bentuk hukum olahraga yang juga akan diserahkan ke pemerintah,” jelas Riyadh.
Saat ini Satgas Anti Mafia Bola Polri juga terus mendalami empat kasus terkait pengaturan pertandingan sepak bola laporan dari masyarakat. Riyadh memastikan timnya akan menghormati proses hukum tersebut dan tidak akan melakukan intervensi.
“Yang ada sekarang kita hormati proses hukumnya. Tapi ini sepak bola, jadi nanti akan dilihat mana yang masuk yurisdiksi PSSI mana yang yurisdiksi kepolisian,” ujarnya.
CNN Indonesia
