Pelita.online – Indonesia Corruption Watch (ICW) berharap proses penyelidikan Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah yang juga kader partai penguasa,Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), tidak dibumbui dengan kepentingan politik.
Lantaran itu, Wakil Koordinator ICW Agus Sunaryanto mengatakan, KPK harus memakai kacamata kuda dalam perkara ini.
“Selalu dalam proses penegakan hukum itu pasti nanti akan diwarnai isu kepentingan politik. Menurut saya, KPK sementara waktu pakai kacamata kuda saja dulu, berdasarkan bukti-bukti yang ada” katanya pada Sabtu (27/2/2021).
Namun, Agus mengatakan belum bisa berkomentar lebih banyak lagi. Namun kata dia, apapun status Nurdin, informasi darinya harus tetap digali.
“Apapun statusnya, apakah sebagai saksi atau tersangka. Nanti bisa bermanfaat bagi kasus ini. Lagi-lagi kita masih menunggu sebagai saksi atau tersangka” tersangka ujarnya.
Sementara itu, berdasarkan pantauan Suara.com, pada pukul 17.50 WIB Nurdin bersama lima orang lainnya masih menjalani pemeriksaan sejak tiba di Gedung Merah Putih KPK Jakarta sekitar pukul 09.45 WIB.
Dengan terjaringnya Nurdin dalam OTT KPK, menjadikan panjangnya daftar nama kader PDIP yang berurusan dengan lembaga antikorupsi ini.
Sebelumnya, Harun Masiku terkait kasus suap KPU, dan yang fenomenal mantan Menteri Sosial Juliari P Batubara terkait dugaan suap Bansos Covid-19.
Sebelumnya diberitakan, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah ditangkap penyidik KPK atas dugaan kasus korupsi.
Nurdin Abdullah dijemput di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel Jalan Jendral Sudirman Kota Makassar sekitar pukul 03.00 Wita, Jumat (26/2/2021).
Selain Nurdin, petugas lembaga antirasuah tersebut juga mengamankan lima orang lainnya yang terdiri dari pejabat pemerintah Sulawesi Selatan dan pihak swasta.
Sumber : Suara.com
