Pelita.online – Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin melakukan kunjungan ke Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah di Jalan Menteng Nomor 62, Jakarta Pusat, Selasa (5/1/2021). Budi yang didampingi Sekretaris Jenderal Kemenkes, Oscar Primadi disambut Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti dan jajaran pengurus Majelis Pembina Kesehatan Umum (MPKU) PP Muhammadiyah.
Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir beserta jajaran pimpinan pusat lainnya hadir secara virtual seperti Ketua PP Muhammadiyah yang juga Menko PMK, Muhadjir Effendy; Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas; Dadang Kahmad; Syafiq Mughni; Agus Taufiqurrohman, dan Ketua Muhammadiyah Covid-19 Command Center (MCCC) Agus Samsuddin. Menkes mengatakan kunjungan ini selain untuk memperkenalkan diri juga meminta masukan dari Muhammadiyah terkait penanganan Covid-19, khususnya yang berkaitan dengan vaksin covid-19.
“Tugas menangani covid-19 ini cukup berat, dan tidak dapat dilakukan secara ekslusif oleh Kemenkes, harus inklusif bekerja sama dengan lembaga dan organisasi lain,” ujar Budi dalam siaran pers PP Muhammadiyah yang diterima MNC Media di Jakarta, Selasa (5/1/2021).
Kata Budi, pendekatan pencegahan covid-19 tidak cukup hanya dengan program, namun juga harus diikuti dengan gerakan. Karena itu, Kemenkes membutuhkan bantuan Muhammadiyah untuk menangani wabah ini. Apalagi menurutnya persyarikatan memiliki perhatian yang tinggi terhadap kesehatan masyarakat.
“Maka dengan kerendahan hati kami (Kemenkes) tidak mampu menangani covid-19 ini sendirian, dan membutuhkan bantuan organisasi lainnya, secara khusus dengan Muhammadiyah,” tutur Budi.
Ada dua hal menurut Menkes yang dapat dilakukan oleh Muhammadiyah dalam membantu Kemenkes. Pertama, Muhammadiyah memiliki tenaga kesehatan yang besar dan Muhamamdiyah turut berperan dalam sektor kesehatan yang cukup luas.
“Kedua pendekatan-pendekatan sosial kultural, dalam menangani Covid-19 ini tidak cukup hanya dengan pendekatan medis dan vaksin, harus ada perubahan perilaku manusia, karena protokol kesehatan saat ini sudah berbeda. Untuk mengubah perilaku ini diperlukan peran Muhammadiyah yang secara de facto dilihat oleh masyarakat. Saya rasa Muhammadiyah bisa membantu mensosialiasikan perubahan perilaku ini secara luas kepada masyarakat,” ucap Budi.
Sementara itu, Ketua Umum PP Muhamamdiyah, Haedar Nashir, mengatakan dalam menangani covid-19 ini dibutuhkan fungsi manajerial dengan kebijakan dan langkah progresif.
“Terkait pandemi ini Muhammadiyah telah bergerak all out melalui MCCC, baik dalam gerak keagaamaan maupun kesehatan,” tutur Haedar.
Muhammadiyah, lanjut Haedar dalam mengambil keputusan selalu berpijak pada temuan ilmiah dari pakar epidemologi dan kesehatan, selain dari aspek keagamaan dan sosial kemasyarakatan. Selain itu Haedar meminta Kemenkes harus memastikan kebijakan yang benar-benar optimal dalam menangani Covid-19. Termasuk dalam memperhatikan dan melindungi tenaga kesehatan serta kondisi lapangan di seluruh rumah sakit di Indonesia.
Dia mengimbau Kemenkes memastikan juga penanganan dan daya tampung rumah sakit dalam menangani Covid-19 benar-benar berjalan sebagaimana mestinya. Muhammadiyah siap untuk terus bergerak dan bekerja sama secara serius dan tersistem.
“Di situasi saat ini kami ingin bekerja sama dengan Kemenkes. Kita dapat mengatasi persoalan ini dengan sebaik baiknya,” kata Haedar.
Di sisi lain, Haedar mengatakan vaksin merupakan keniscayaan sebagai bagian dari usaha menghadapi Covid-19. Dia meminta pemerintah memastikan aspek keamanan dan kehalalan vaksin secara terbuka.
Sementara itu, Ketua PP Muhammadiyah, dr Agus Taufiqurrahman yang membidangi MPKU bersama Ketua MCCC Agus Samsudin sepakat Muhammadiyah mendukung pelaksanaan vaksinasi sebagai bagian dari upaya penanganan pandemi covid-19. Vaksinasi tersebut bisa dilakukan setelah semua kaidah keamanan, keefektifan, dan kehalalan terpenuhi sesuai standar Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM) serta Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Berikut rekomendasi yang disampaikan PP Muhammadiyah dalam pertemuan tersebut:
1. Muhammadiyah mendukung Badan POM harus tetap independen dan transparan dalam penentuan keamanan dan tes netralisasi vaksin.
2. Muhammadiyah mendukung independensi MUI menjalankan perannya dalam penentuan kehalalan vaksin, dan siap menjadi bagian dari proses tersebut.
3. Penanganan pandemi tidak semata-mata diselesaikan dengan vaksin, oleh sebab itu pemerintah penting untuk menerapkan strategi komunikasi, edukasi dan kampanye yang tepat terkait fungsi vaksin. Pemerintah harus memastikan proses monitoring dan evaluasi pasca vaksinasi.
4. Muhammadiyah dengan infrastruktur kesehatan yang dimiliki ikut bersama-sama mensukseskan program vaksinasi untuk mengatasi pandemi Covid-19 di Indonesia.
5. Walaupun telah dilakukan vaksinasi diharapkan kepada masyarakat untuk tetap ketat dalam penegakan 3M (Memakai Masker, Menjaga Jarak, Mencuci Tangan) dan 3T (Testing, Tracing, Treatment).
Sumber : iNews.id
