Pelita.online – Menteri Sosial Tri Rismaharini mengaku kaget dengan anggaran Rp1,3 triliun yang digunakan untuk perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) pada 2021. Menurutnya anggaran tersebut terlalu besar dan tak efisien.
Padahal, menurutnya, perbaikan data dapat dilakukan tanpa perlu biaya besar, apalagi sampai triliunan.
“Jadi mari tolong dipikirkan bagaimana bisa mengevaluasi data dengan efisien. Sisanya bisa kita bantu dengan orang lain,” ucap Risma di Kantor Kemensos, Jakarta Pusat, Rabu (23/12).
“Saya minta untuk program keluarga harapan (PKH) dan kartu sembako itu diverifikasi dan validasi ulang, apakah memang 10 juta PKH dan 15 juta untuk penerima kartu sembako itu masih layak,” jelas Juliari.
Menurut Juliari jika anggaran yang diberikan hanya Rp425 miliar, maka Kemensos hanya mampu melakukan verifikasi dan validasi kepada 12 juta rumah tangga di 32 provinsi. Ini belum termasuk Papua dan Papua Barat.
Ia baru yakin bisa melakukan verifikasi dan validasi untuk seluruh DTKS dan 514 kabupaten/kota di 34 provinsi setelah anggarannya naik jadi Rp1,3 triliun.
Dengan anggaran tersebut, Juliari melanjutkan, cakupan DTKS juga akan ditingkatkan dari 40 persen menjadi 60 persen atau sebanyak 42,88 juta rumah tangga.
“Sehingga akan menjadi lebih banyak lagi data base yang kami miliki keluarga dengan income terbawah,” terangnya.
Dalam rapat terakhir bersama Komisi VIII pada 23 September 2020, sebelum ditahan KPK, Juliari mengatakan anggaran pemutakhiran DTKS tersebut juga akan mencakup sebanyak 109, 6 juta jiwa.
“Kalau dalam keluarga, kurang lebih ada 42 juta keluarga, berarti ada peningkatan 29 juta keluarga dari yang selama ini ada dalam DTKS,” ucap Juliari.
Sumber : cnnindonesia.com
