Pelita.online – Media sosial memiliki peranan vital di alam demokrasi. Konten yang dimuat di dalam media sosial memiliki pengaruh yang besar dalam mengisi diskursus yang terjadi di ruang publik. Hal tersebut memberi dampak positif bagi saluran komunikasi untuk menghidupkan aktivitas demokrasi sebagai wadah penampung berbagai kepentingan yang berbeda dan saling bersilangan.
Menurut John C. Calhoun, ruang publik hendaknya tidak dipahami secara utopis sebagai ruang yang kedap dari pengaruh ruang-ruang lain yang ada dalam masyarakat luas, termasuk pengaruh dari negara. Hal tersebut menjelaskan bahwa ruang publik di alam demokrasi bersifat inklusif. Sehingga memungkinkan dan membuka partisipasi segala elemen masyarakat di ruang publik untuk menggunakan rasionalitasnya.
Tetapi, harus disadari bahwa masyarakat bukanlah jaringan institusi yang terorganisasi dengan baik. Meskipun Indonesia mengenal berbagai payung yang menaungi dan memberi pengaruh pada masyarakat seperti dua organisasi besar, yakni Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, tapi masyarakat di bawahnya tidak dapat dikontrol secara ketat lewat lembaga tersebut.
Dari polarisasi kekuatan Pilpres 2019 yang masih menyisakan polemik, masyarakat yang pada awalnya ternaungi oleh dua organisasi besar tersebut bergerak tidak teratur atau tidak berdasar pada dorongan politik yang dapat dibaca ketika pemilu. Tidak semua masyarakat yang dinaungi oleh salah satu organisasi semisal NU juga turut mendukung Capres 01, meskipun terdapat Kiai Ma’ruf Amin dan bagaimana mayoritas tokoh NU berusaha mengerahkan masa untuk mendukung pasangan 01.
Hal tersebut secara sadar justru menjadikan demokrasi beranjak ke arah yang lebih baik karena masyarakat menentukan pilihannya berdasar kriteria dan kepentingannya tanpa mampu diintervensi oleh organisasi yang menaunginya. Namun, pada sisi yang berbeda gejolak pasca pemilu menunjukkan tanda-tanda yang dapat membawa masyarakat ke arah chaos karena polarisasi menjadi dua kekuatan besar yang saling bersaing.
Media sosial kini dibanjiri oleh berbagai rasa kecurigaan dan klaim sepihak atas kemenangan. Rasa skeptis terhadap jalannya fungsi lembaga seperti KPU memang dirasakan perlu. Tetapi, skeptis yang didominasi sikap “ngotot” atas sebuah kemenangan justru merupakan gejala ketidakdewasaan dalam menghidupkan demokrasi.
Klaim kemenangan dari kedua belah pihak pada titik tertentu dapat diterima sebagai inklusivitas demokrasi untuk menampung berbagai aliran komunikasi massa. Tetapi pada titik tertentu demokrasi justru sewaktu-waktu dapat membunuh dirinya sendiri. Hal tersebut terjadi apabila narasi yang diciptakan di ruang publik merupakan narasi yang menonjolkan fisik dan kekerasan.
Pengumuman resmi dari KPU mengenai paslon pemenang pilpres akan dilakukan pada 22 Mei mendatang, sementara riuh keributan pasca pilpres justru tidak menunjukkan penurunan. Oleh karena itu, mengingat di depan kita terdapat momen sakral bagi mayoritas umat Islam yakni ibadah puasa, maka hal tersebut perlu diwaspadai kemungkinan interpretasi masyarakat yang bersilangan.
Puasa dapat diinterpretasikan sebagai gerbang menuju penyucian diri, sehingga agenda saling memaafkan dan saling menerima kemenangan maupun kekalahan dapat berjalan baik. Namun, selain itu puasa justru dijadikan sebagai momen perjuangan diri menuju kebaikan. Hal tersebut tidak menutup kemungkinan pada narasi jihad atau perang yang mengisi agenda kampanye yang lalu untuk membela dan memperjuangkan pilihan masing-masing.
Maka, kemungkinan kedua menjadi hal yang justru berbahaya bagi kehidupan demokrasi kita yang masih terus berproses mencari jati dirinya. Oleh karena itu, kekuatan politik yang sedang bersaing, serta berbagai tokoh dan organisasi yang memiliki pengaruh perlu bersama-sama untuk membangun komitmen untuk menjaga perdamaian di ruang publik agar tidak tercipta suatu ledakan massa yang akan menghancurkan bangsa dan negara. Salah satu yang dapat dilakukan ialah dengan mengkampanyekan narasi perdamaian dan penerimaan.
Sumber: Detik.com
