Jakarta, pelita.Online – Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid membenarkan, rapat tim kajian DPP Golkar pada 25 September 2017 memutuskan Setya Novanto untuk mundur sementara dari jabatannya sebagai Ketua Umum Golkar.
“Korbid polkuham itu merekomendasikan untuk ketum non aktif, jadi ketum sendiri yang non aktif bukan berhenti agar supaya beliau bisa konsentrasi kepada persoalan hukum kemudian nanti ada pelaksaan tugas dalam menjalankan itu. Itu rekomendasi tapi oleh rapat pleno tidak memutuskan itu,” kata Nurdin di Kawasan Senayan, Jakarta, Rabu (27/9/2017).
Nurdin mengatakan, untuk sampai saat ini dirinya belum menemui Novanto untuk melanjutkan hasil keputusan rekomendasi tim kajian itu. Namun, ia menyakini bahwa Novanto akan menerima hasil keputusan tim kajian yang meminta untuk Novanto non aktif sebagai Ketum Golkar.
“Pak Idrus sudah berkali-kali berkonsultasi dengan pak Ketua Umum, dan saya yakin ketua umum pasti akan mengambil langkah terbaik bagi dirinya dan organisasi,” katanya.
“Saya yakin Setya Novanto tidak akan mengorbankan partai Golkar untuk kepentingan pribadinya. Itu saya punya keyakinan. Oleh karena itu, hari-hari ke depan adalah hari-hari yang menentukan untuk Partai Golkar,” tambahnya.
Sebelumnya, Tim Kajian Elektabilitas diketuai oleh Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Partai Golkar Yorrys Raweyai. Yorrys bekerja sama dengan Koordinator Bidang Kajian Strategis dan Sumber Daya Manusia Partai Golkar Letnan Jenderal (Purn) Lodewijk Freidrich Paulus.
Tim Kajian Elektabilitas memaparkan hasil survei tentang elektabilitas Partai Golkar yang menurun. Elektabilitas partai menurun karena citra partai yang buruk. Hasil kajian lalu memunculkan sejumlah rekomendasi salah satunya meminta Setya Novanto mundur dari jabatannya.
Teropongsenayan.com
