Pelita.online – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meminta kepada para pengusaha atau pemimpin perusahaan untuk membayar tunjangan hari raya (THR) Lebaran kepada karyawannya tepat waktu. THR merupakan kewajiban perusahaan kepada karyawan yang harus dipenuhi.
“Kewajiban bagi semua untuk memberikan THR pada waktunya, segera diberikan hak pada karyawan buruh semuanya yang memiliki hak,” ujar Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (9/4/2021).
Menurut Riza, mekanisme pembayaraan THR dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku. Termasuk jika ada ketentuan yang disesuai dengan pandemi Covid-19. “Kami sangat yakin, para pemimpin, pengusaha juga memberikan hak bagi karyawannya, buruhnya dan sebagainya. Mekanisme (pembayarannya) diatur sesuai dengan ketentuan,” tandas Riza.
Secara terpisah, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) DKI Jakarta, Andri Yansyah mengatakan, Pemprov DKI Jakarta saat ini masih menunggu keputusan resmi dari pemerintah pusat terkait pembayaran THR Lebaran 2021. Jika keputusan dari Pemerintah Pusat sudah ada, kata Andri, akan segera disosialisasikan kepada para pihak khususnya asosiasi pekerja dan pengusaha.
“Kita menunggu keputusan dari pemerintah pusat. Kalau pemerintah pusat sudah ada ketentuannya, nanti kami di wilayah ataupun di daerah akan menyosialisasikan hal tersebut baik kepada asosiasi maupun kepada federasi. Jadi, kami dari provinsi akan menunggu kebijakan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja,” ujar Andri saat dihubungi di Jakarta, Jumat (9/4/2021).
Andri mengakui saat ini juga pihaknya terus melakukan diskusi dengan berbagai asosiasi baik pekerja maupun pengusaha. Dari pihak pengusaha, kata dia, minta ada keringanan soal pembayaran THR karena beberapa sektor perusahaan masih belum stabil akibat terdampak pandemi Covid-19.
“Kalau umpamanya masukan usulan dari serikat menyebutkan THR dibayar full. Kalau dari asosiasi seperti kemarin karena memang beralasan kondisi Covid masih belum berakhir. Jadi kalau usulan boleh-boleh saja,” ungkap dia.
Lebih lanjut, Andri mengatakan Pemprov DKI akan mengikuti kebijakan dari pemerintah pusat soal pembayaran THR lebaran. Termasuk, tutur dia, sanksi jika pengaturan pembayaran THR dilanggar.
“Nanti keputusan itu pasti ada aturan terkait masalah pengawasan dan sanksi, apabila ketentuan itu tidak dipenuhi atau dilanggar, tunggu saja. Ketentuannya saja belum ada,” pungkas Andri.
Sumber: BeritaSatu.com
