Jakarta, Pelita.Online – Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional, Yandri Susanto, menghormati keputusan Partai Golkar yang mempertahankan Setya Novanto sebagai Ketua Umum Partai Golkar dan juga Ketua DPR. Dia mengakui bahwa langkah itu merupakan hak Golkar.
“Tapi sebaiknya memang kelembagaan ini (DPR) milik semua orang, termasuk fraksi yang lain. Jadi Golkar tolong pikirkan martabat lembaga yang sangat kita hormati ini,” kata Yandri saat dihubungi, Rabu, 22 November 2017.
Anggota Komisi II DPR ini menambahkan sebaiknya Partai Golkar mendengarkan suara publik terkait posisi Setya Novanto yang masih menjabat ketua DPR meski sudah ditahan oleh KPK. Golkar harus melihat kondisi objektif, Novanto sudah tidak bisa berbuat apa-apa setelah ditahan KPK.
“Sebaiknya alangkah baiknya kalau Golkar segera memproses pergantian Novanto. Dan kami minta Novanto berkonsentrasi menghadapi masalah hukumnya. Dan citra DPR bisa menjadi lebih baik kalau dia mundur. DPR tidak tersandera dengan kasus Novanto,” katanya.
Dia menilai status Setya Novanto yang menjadi tahanan KPK dan tetap bertahan sebagai Ketua DPR berdampak buruk bukan hanya pada lembaga. Namun pada anggota DPR di 10 fraksi yang ada di kompleks parlemen Senayan.
“Saya yakin anggota DPR tidak mau kondisi seperti ini, tersandera oleh kasus Novanto. Ini kan persoalan pribadi Novanto, bukan kelembagaan. Tidak adil rasanya masalah pribadi itu menyeret-nyeret lembaga terhormat itu. Itu yang harus disadari oleh Golkar. Pergantian itu perlu dilakukan,” tegasnya.
Mengenai siapa yang harus menjadi pengganti Novanto, Yandri mengatakan itu menjadi hak internal Golkar yang diatur Undang Undang MD3. Dan menurutnya, Golkar punya banyak kader yang mumpuni.
“Saya yakin banyak kader Golkar yang lain, banyak kok hebat-hebat dan yang bisa melanjutkan kepemimpinan Novanto,” katanya.
Pendapat lain diungkapkan oleh Ketua Dewan Pimpinan Partai Partai Nasdem Taufiqulhadi. Dia menilai dalam konteks partai, yang paling paham mengenai permasalahan Setya Novanto adalah Partai Golkar sendiri.
“Memang kalau di dalam konteks DPR juga itu slot Golkar, pimpinan DPR itu (jatahnya) adalah Golkar. Siapapun yang dipilih Golkar, fraksi lain harus menerima,” kata Taufiqulhadi lewat sambungan telepon, Rabu, 22 November 2017.
Sementara terkait permintaan Novanto agar dia tidak digeser dari posisi Ketua DPR, dia menilai permintaan itu mungkin berkaca pada proses hukum sebelumnya. Tercatat, dalam praperadilan lalu, Novanto menang.
“Kami berpikir karena ada upaya hukum seperti yang lalu, pengalaman hukum yang lalu penting sekali bagi kita adalah ternyata Pak Setya Novanto itu memenangkan praperadilan,” ujar dia.
Mengenai proses di MKD, anggota Komisi III DPR ini menyebut saat ini kasus Novanto tengah diproses oleh penegak hukum. Karena itu, dia menilai Novanto tidak perlu lagi diproses MKD.
“Kalau misalnya seseorang sedang diperiksa lembaga hukum di luar daripada DPR, maka MKD sebaiknya tidak boleh lagi periksa hal tersebut,” terang Taufiqulhadi.
Sebelumnya, Golkar memutuskan mempertahankan status Ketua DPR Novanto. Hal ini diputuskan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar dalam rapat pleno DPP Partai Golkar yang digelar di Aula DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Jakarta Barat, Selasa malam 21 November 2017.
Viva.co.id
