Pelita.online – Polri menyampaikan ada beberapa daerah rawan konflik yang menjadi fokus perhatian dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. Daerah tersebut antara lain Papua dan Sulawesi Tengah (Sulteng).
“Ada beberapa misalnya di Papua, di situ kan selain geografis, ada konfliknya. Daerah Sulteng juga ada beberapa yang perlu kita perhatikan,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono di kantor Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (3/12/2020).
Argo menuturkan, untuk mengantisipasi adanya konflik, Polri mengedepankan pendekatan preventif. Polri mengajak tokoh berpengaruh serta masyarakat berdiskusi.
“Yang pertama adalah preventif yang kita lakukan. Semua kita menghubungi, koordinasi dengan semua masyarakat. Yaitu ada influencer yang ada kita manfaatkan kita ajak diskusi bersama yang berkaitan dengan pilkada ini. Karena kan tidak semua mengadakan pilkada di setiap provinsi toh. Semua kita ajak untuk diskusi dan bagaimana pelaksanaan pilkada ini bisa berjalan dengan baik,” tuturnya.
Argo menyampaikan, dalam meminimalkan terjadinya konflik, Polri juga dibantu oleh TNI serta beberapa stakeholders lainnya. TNI-Polri juga menyosialisasi aturan terkait Pilkada 2020.
“Jadi semua tetap bekerja, Polri tidak sendiri, dibantu oleh TNI dibantu stakeholder yang lain, kita semua berjalan dan kita juga menyampaikan aturan-aturan yang ada jangan dilanggar. Jadi, pesta ini kan milik kita bersama, bukan milik kelompok,” imbuhnya.
Sebelumnya, Kabareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo mengatakan Polri mengerahkan 92 ribu personel untuk mengamankan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. Para personel itu mengamankan mulai dari pendistribusian surat suara hingga hari pencoblosan.
“Kaitannya proses penyelenggaraan, di Polri saat ini melaksanakan kegiatan Operasi Mantap Praja, artinya ada kurang lebih 92 ribu personel yang dilibatkan untuk kegiatan pengamanan mulai dari proses pencetakan surat suara dan distribusinya, dari mulai pusat sampai nanti di TPS,” kata Sigit pada kesempatan yang sama.
Sigit menuturkan setiap TPS di daerah akan dijaga polisi. Hal itu dilakukan agar distribusi surat suara bisa berjalan lancar dan Pilkada tetap berlangsung aman.
“TPS itu betul-betul dikawal oleh Polri, untuk meyakinkan bahwa pada hari H nanti, maka surat suara yang didistribusikan tersebut betul-betul bisa sampai di TPS dan proses pemilihan yang dilaksanakan betul-betul bisa berjalan,” tuturnya.
Sumber : Detik.com
